Warga Minut Masukan Aduan ke KPU, Ijazah SGR Diduga Palsu

MINUT – Perihal keaslian Ijazah yang dikantongi Shintia Gelly Rumumpe dari SMU Pelita 3 Pulo Gadung Jakarta Timur, dalam pencalonan DPRD Minut periode 2014-2019 lalu, diduga palsu. Hal ini kian mencuat saat SGR melakukan pendaftaran pencalonan dirinya sebagai Bupati Minahasa Utara.

Kini atas aduan Masyarakat terkait legalitas Ijazah milik Shintia Gelly Rumumpe (SGR) saat mendaftar calon Bupati (Minut) telah masuk ke Kotak Tanggapan Masyarakat di Kantor KPU Minahasa Utara.

Hari ini Selasa (8/9/2020), sejumlah masyarakat datang ke kantor KPU Minut guna melakukan tahapan Pilbup sesuai ketentuan bahwa masyarakat dapat memasukan tanggapan terhadap para bakal calon yaitu tanggal 4-8 September 2020.

Sebelum menyerahkan berkas aduan, Yohan Noldy Awuy sempat memprotes mekanisme pemasukan aduan.
Menurutnya, penerimaan berkas tidak dibuktikan dengan surat tanda terima dari pihak KPU serta gembok kotak pengaduan tidak disegel.

“Saya datang membawa aduan dan bukti-bukti pendukung. Kenapa tidak ada tanda terima juga check listnya? Jika salah satu bukti hilang, siapa yang mau tanggung jawab?” kata Awuy.

Dalam kesempatan itu, Yohan Awuy dan Noris Tirajoh mendesak KPU agar membuat cheklist isi dokumen yang akan dimasukkan.

Akhirnya, Yohan Noldy Awuy memilih untuk membuka isi dokumen sebelum dimasukan dalam kotak tanggapan, disaksikan masyarakat, dua orang staf KPU dan petugas keamanan.

Adapun isi dokumen tersebut antara lain, flash berisi rekaman percakapan dengan pihak-pihak Terkait, surat pengaduan, kronologi kejadian selama proses pengecekan ke sekolah, surat pernyataan pihak sekolah bahwa Shintia Rumumpe tidak pernah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut, barang bukti berupa fotocopy ijazah diduga palsu, barang bukti berupa fotocopy ijazah asli, barang bukti foto saat menerima surat keterangan sekolah.

“Setelah ini, kami akan antar langsung surat kepada lembaga-lembaga terkait yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), KPU RI, Bawaslu RI, KPU Sulut, Bawaslu Sulut dan Bawaslu Minut. Yang kami antar adalah surat langsung bukan surat tembusan,” tegas Yohan.

Sementara itu, KPU Minut melalui staf yang ada, menjamin berkas aduan masyarakat akan aman, dengan jaminan rekaman kamera pengawas serta pihak keamanan yang akan menjaga kotak aduan warga.

Dalam laporan tersebut, Yohan Awuy selaku Ketua LSM Minut Connection melaporkan telah menerima laporan dari masyarakat dan menelusuri di sekolah bersangkutan serta mendapati bahwa ijazah terlapor tahun 1999 berbeda dengan ijazah yang diterbitkan sekolah itu di tahun yang sama.Perbedaan juga ada pada nomor induk dan penulisan.

“Dasar kami memasukan temuan yang merupakan hasil penelitian di lapangan, karena kami tahu salah satu calon Bupati yang mendaftar, diduga keras menggunakan ijazah yang keabsahannya diragukan. Kami juga memasukan bukti-bukti dokumen, foto, transkrip percakapan dengan harapan KPU dapat melakukan verifikasi faktual ke objek terkait,” tambah Noris Tirajoh warga Minut.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, Hubal Bawaslu Minut Rahman Ismail, memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung untuk berkas yang dimasukan bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Minut.

“Ada atau tidak aduan masyarakat, kami Bawaslu wajib mengecek dan memverifikasi kebenaran setiap dokumen yang dimasukkan. Besok (9/9/2020) kami berangkat ke Jakarta untuk verifikasi,” ujar Rahman. (T3)

Related posts