Minut-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune Ganda, menegaskan evaluasi kinerja pemda harus adil dan kontekstual. Hal itu disampaikannya saat jadi pembicara panel di acara diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS), di Hotel Grand Sahid Jaya. Rabu (3/6/2026)
Kegiatan ini digagas Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kemendagri dan Chandler Governance Group CGG.
Dalam paparannya, Joune Ganda yang juga Bupati Minahasa Utara menyoroti besarnya keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia. Menurutnya, perbedaan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, maupun pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune Ganda yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara.
Apkasi menyambut positif kehadiran RGSS sebagai instrumen yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tapi Joune Ganda memberi catatan bahwa RGSS harus jadi alat belajar bersama, bukan buat jadi perbandingan daerah terbaik dan daerah yang terburuk.
“Jangan samakan kabupaten industri di Jawa dengan kabupaten kepulauan di timur. Kapasitas dan geografinya beda jauh,” kata Joune Ganda.
APKASI juga mendorong penguatan kebijakan berbasis data. Harapannya, RGSS ke depan punya objektivitas data tapi tetap berempati pada keberagaman daerah, supaya otonomi daerah makin kuat dan pelayanan ke masyarakat makin baik.
Lebih lanjut, Apkasi juga menyoroti pentingnya penerapan metode perbandingan yang setara dalam proses evaluasi kinerja daerah. Setiap daerah, kata Joune, harus dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa agar hasil pengukuran lebih objektif dan relevan.
“Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, daerah perbatasan dengan daerah perbatasan, dan kawasan industri dengan kawasan industri. Kita harus membandingkan yang sebanding agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, Apkasi menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data (evidence-based policy). Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata
Sebagai organisasi yang mewadahi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi berharap RGSS dapat terus dikembangkan menjadi instrumen evaluasi yang objektif, berbasis data, sekaligus memiliki perspektif yang memahami keberagaman kondisi daerah.
Dengan demikian, hasil evaluasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga menjadi pendorong penguatan otonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (* Advetorial)
