Minut – PT Kether Coco Bio mengambil langkah tegas memastikan hak-hak karyawan terlindungi dengan menggelar Medical Check Up (MCU) dan sosialisasi ketenagakerjaan di Desa Tontalete, Minahasa Utara, Jumat (28/11/2025).
Agenda ini tidak hanya menyasar kesehatan pekerja, tetapi juga menutup ruang bagi kesalahpahaman terkait aturan hubungan industrial.
Kegiatan yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara dan BPJS Ketenagakerjaan ini disiapkan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan.
Perwakilan perusahaan, Albert Montung, menegaskan bahwa perusahaan ingin memastikan setiap karyawan mengetahui batas jelas antara hak dan kewajiban.
“Kegiatan ini memang sudah menjadi rencana perusahaan. Kami ingin karyawan memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka,” ujar Albert.
MCU difokuskan kepada pekerja di area produksi yang berisiko tinggi terhadap paparan bahan kerja. Selain menjaga standar keselamatan kerja, pemeriksaan ini juga menjadi syarat ekspor produk turunan kelapa perusahaan. Pemeriksaan dilakukan bertahap sesuai jadwal tim medis rumah sakit mitra.
Untuk menghindari persepsi bahwa perusahaan menafsirkan aturan seenaknya, pemaparan regulasi ketenagakerjaan disampaikan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja.
“Agar tidak ada kecurigaan aturan diselewengkan, penjelasan disampaikan langsung oleh Disnaker. Semuanya harus netral dan jelas,” tegas Albert.
Pihak perusahaan juga membuka kanal pertanyaan tertulis bagi karyawan yang membutuhkan penjelasan tambahan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan pemaparan rinci mengenai pembagian iuran—isu yang kerap disalahpahami pekerja.
“Banyak yang mengira seluruh iuran ditanggung perusahaan. Melalui sosialisasi ini, semua diperjelas agar tidak terjadi salah tafsir,” ujarnya.
Saat ini puluhan karyawan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut akan bertambah mengikuti perkembangan dan ekspansi perusahaan.
Albert menambahkan, Kether Coco Bio menjadi salah satu perusahaan yang mendorong pembentukan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Serikat dibentuk secara mandiri oleh karyawan sebagai ruang perjuangan hak, tanpa intervensi manajemen.
“Pembentukan SPSI adalah inisiatif perusahaan, dan kami berikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk mengorganisir,” tandasnya. (T3/*)
