Kemendagri : Jumlah Inovasi dan Partisipasi Daerah dalam Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Meningkat Signifikan

Jakarta – Setiap tahun partisipasi daerah dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah terus mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota yang melaporkan inovasinya. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. menjelaskan, kewajiban daerah untuk melaporkan inovasinya tersebut telah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri. “Daerah mempunyai kewajiban…

selengkapnya

Kemendagri Ingatkan Daerah Laporkan Inovasi

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan sejumlah daerah yang belum melaporkan inovasinya ke dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah 2021. Menurut data yang dihimpun dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 sampai hari Rabu, 15 September 2021 pukul 11.00 WIB, sebanyak 29 daerah diketahui belum melaporkan inovasinya. Daerah tersebut terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kota. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. saat menjadi narasumber secara virtual dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali…

selengkapnya

PP 94/2021 Tentang Disiplin PNS : Inilah Ketentuan Hukuman Disiplin Bagi PNS

Presiden RI Joko Widodo Jakarta  – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan tersebut. Ditegaskan dalam peraturan ini, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. PNS yang tidak menaati ketentuan tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat. Inilah Kewajiban dan Larangan…

selengkapnya

Tinjau Vaksinasi di Klaten, Presiden Jokowi Bertemu Joko Widodo

Presiden Jokowi bertemi warga bernama  Joko Widodo (Foto Ist.) Jakarta – Ada kejadian menarik saat kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (13/09/2021). Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi mengunjungi Dukuh Ngledok, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, untuk meninjau langsung program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat secara pintu ke pintu (door to door). Saat peninjauan berlangsung, Presiden Jokowi melakukan dialog dengan beberapa peserta yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, Presiden Jokowi sempat terkejut setelah mengetahui salah satu peserta vaksinasi yang berdialog…

selengkapnya

Kemendikbud Salurkan Data Internet Gratis Untuk 24,4 Juta Penerima

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mulai menyalurkan bantuan kuota data internet ke 24,4 juta penerima yang nomornya telah berhasil diverifikasi dan divalidasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kuota data internet ini diperlukan untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi yang berlangsung secara tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Kami mendengarkan masukan dari banyak pihak yang menginginkan bantuan kuota data internet ini dilanjutkan. Alhamdulillah hari ini kuota data internet telah mulai disalurkan secara bertahap ke sekitar 24,4…

selengkapnya

Kemendagri Ingatkan BUMD Waspadai dan Mitigasi Risiko Pada 7 Sektor

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu mewaspadai dan melakukan mitigasi risiko pada 7 sektor. Di antaranya asuransi, suap dan gratifikasi, kredit fiktif, pengadaan barang dan jasa, serta fee penempatan dana. Langkah itu dinilai perlu dilakukan guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan pengemban penyertaan modal daerah dan menjaga nama baik BUMD. Hal ini disampaikan Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sebagai keynote speech pada acara penghargaan TOP BUMD Award 2021, di Hotel Raffles Jakarta, Jumat…

selengkapnya

Vaksin AstraZeneca Bantuan Prancis Tiba di Indonesia

Jakarta –  Indonesia kembali kedatangan sebanyak 358.700 dosis vaksin jadi merek AstraZeneca pada Jumat (10/9/2021). Vaksin AstraZeneca yang merupakan dukungan dari Pemerintah Prancis melalui kerja sama multilateral. Dan sore ini tiba melalui Bandara Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. “Alhamdulillah pada hari ini Indonesia kembali menerima kedatangan 358.700 dosis vaksin AstraZeneca melalui jalur multilateral COVAX Facility. Kedatangan ini adalah pengiriman tahap pertama dukungan kerja sama dose-sharing dari Pemerintah Prancis, dari total komitmen sebesar 3 juta dosis,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, dalam keterangan pers menyambut kedatangan vaksin.…

selengkapnya

Nadiem : Ini Kriteria Sekolah Yang Dapat Dana BOS 2022

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (Foto Ist.) Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memastikan bahwa persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki minimal 60 peserta didik tidak berlaku di tahun 2022. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi Covid-19. “Kemendikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan (persyaratan) ini pada tahun 2022,” ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (08/09/2021). Pada kesempatan tersebut Mendikbudristek menyampaikan apresiasi atas masukan dari Komisi X  DPR RI dan masyarakat mengenai berbagai…

selengkapnya

Airlangga : Bantuan Tunai Untuk Warung, PKL dan Warteg Segera Disalurkan

Airlangga Hartarto Jakarta – Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menggulirkan Program  Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung (BT-PKLW). Program yang menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini akan diberikan kepada satu juta PKL dan pemilik warung masing-masing sebesar Rp1,2 juta. “Bantuan Tunai untuk PKL, warung, ataupun warteg ini kepada satu juta PKL dan pemilik warung yang diberikan dana Rp1,2 juta melalui TNI-Polri. Ini akan segera dijalankan,” ujar Airlangga dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (06/09/2021) malam. Airlangga…

selengkapnya

Penanganan Covid-19 Membaik, Pemerintah Kembali Lakukan Penyesuaian PPKM Jawa-Bali

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan situasi pandemi COVID-19 di wilayah Jawa-Bali terus mengalami perbaikan, ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah wilayah yang berada pada Level 4 Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Situasi perkembangan COVID-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti, hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kota/kabupaten yang berada di Level 4. Per tanggal 5 September 2021, hanya 11 kota/kabupaten di Jawa-Bali yang ada pada Level 4 dari yang sebelumnya berjumlah 25 kota/kabupaten,” jelas Luhut, dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan…

selengkapnya