Sertifikasi PSEF Bukti Legitimasi Layanan Telefarmasi Alodokter

Jakarta  – Mendukung visi pemerintah dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap obat-obatan yang mudah, nyaman, namun aman teregulasi di era digital ini, Alodokter resmi mendapatkan sertifikasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF). PSEF adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan e-farmasi untuk keperluan diri sendiri atau pihak lain, yang diatur dalam PERMENKES RI. Dengan sertifikasi PSEF ini Alodokter semakin menguatkan komitmen menjadi ekosistem layanan kesehatan masyarakat Indonesia termasuk didalam penyediaan obat-obatan. Mengutip dari Badan Litbank Kemenkes, bahwa momentum pandemi banyak dimanfaatkan sales-sales tidak resmi menjual produk obat dan alkes secara…

selengkapnya

Kemendagri Gelar Webinar Series Keuda Update, Bahas Lelang Dini dan Percepatan Realisasi APBD

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Webinar Series Keuda Update untuk membahas lelang dini dan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Webinar seri perdana ini dilaksanakan pada Rabu (12/1/2022), yang bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengenai pengadaan dini dan percepatan realisasi anggaran. Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni langsung memberikan arahan terkait strategi percepatan serapan anggaran dan lelang dini. Webinar yang dipandu oleh Herie Saksono selaku…

selengkapnya

Kemendagri Ungkap Strategi Realisasi Penyerapan Program Secara CETTAR

Jakarta – Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan strategi realisasi penyerapan program secara Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (CETTAR). Upaya itu salah satunya melalui peran Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi itu disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber pada webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur. Webinar dengan tema “Peran Strategi ASN dalam rangka Realisasi dan Penyerapan Program Kegiatan dan Anggaran yang Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR)” tersebut berlangsung pada Senin…

selengkapnya

Sebelum Ditunjuk Melaksanakan Program Smart City, Bitung Sudah Ada Masterplan

Bitung, Redaksisulut – Kota Bitung ditunjuk sebagai Kota urutan ke-35 di Indonesia dalam daftar Kabupaten/Kota oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan Program gerakan menuju Smart City (Kota Cerdas). Dengan dipercayakannya, Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar, SE buat langkah kerja cepat dalam menyusun masterplan smart city. “Untuk langkah cepat harus dilakukan dan sebenarnya masterpannya sudah ada, apalagi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung adalah Kota Digital/smart city, sehingga jika terjadi penambahan atau perubahan dalam masterplan, itu…

selengkapnya

Kejar Realisasi APBD, Kemendagri Gelar Rakor Bersama Kemenkeu, BPKP, dan Daerah

Jakarta– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah berhenti menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu upayanya dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang akan digelar pada Jumat (24/12/2021) pukul 08.30 WIB secara daring. Rakor yang dilakukan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengundang seluruh Sekda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi, Kabupaten/Kota. Adapun narasumber yang akan hadir adalah Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri,…

selengkapnya

Atasi Permasalahan Sampah, Kemendagri Launching Pedoman BLUD Persampahan

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Governance/Institutional Development Expert melaunching pedoman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan. Langkah ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di daerah seluruh Indonesia. Pelaksana harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pun mengrapresiasi kegiatan peluncuran pedoman tersebut. Menurutnya, pedoman itu dinilai dapat menghadirkan solusi yang inovatif serta aplikatif untuk menanggulangi permasalahan sampah. “Kami berharap agar Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Persampahan yang…

selengkapnya

Mendagri Minta Pemda Kejar Target Vaksinasi di Daerah Masing-Masing

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian minta agar daerah mengejar target vaksinasi di daerah masing-masing. Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Surat bernomor 900/7120/SJ tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia. “Dalam rangka mendukung program nasional penanganan pandemi Covid-19 khususnya pemenuhan target vaksinasi dosis pertama sebesar 70% hingga akhir Desember 2021, Pemda agar mempercepat pencapaian target tersebut di daerah masing-masing,” ujar Mendagri sebagaimana dikutip dari surat edaran yang…

selengkapnya

Kemendagri Bersama Kemenkeu Terjunkan Tim Dorong Percepatan Realisasi Belanja APBD

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mendorong daerah agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menyasar 7 provinsi yang serapan belanja APBD-nya masih rendah. Adapun daerah-daerah tersebut, di antaranya Provinsi Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Demikian disampaikan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan…

selengkapnya

Kemendagri Sampaikan Sejumlah Strategi Tingkatkan Layanan Samsat

Batam – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Samsat seluruh Indonesia terus mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Mengingat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan sektor potensial dalam mendulang pendapatan daerah. Samsat diharapkan dapat melakukan inovasi dan terobosan pelayanan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2021 di Batam, Kepulauan Riau,…

selengkapnya

Kemendagri Apresiasi Daerah yang Realisasi APBD-nya Tinggi

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya tinggi. Hal itu disampaikan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan persnya, Senin (6/12/2021). Meski terdampak pandemi Covid-19, Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang realisasi APBD-nya tinggi jelang akhir tahun. Fatoni berharap, sisa akhir tahun ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serapan anggaran di sektor produktif. Fatoni menjabarkan, angka realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp…

selengkapnya