oleh

Merusak Demokrasi, KPU dan Bawaslu Sulut Diduga Lindungi Komisioner Kabupaten yang Curang di Minahasa Utara

-Berita, Minut-666 Dilihat

Minut-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ramai disorot.

Seminggu usai terbongkarnya kasus pencurian suara partai di Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, belum juga ada sanksi yang diberikan Bawaslu maupun KPU Sulut bagi oknum komisioner tingkat kabupaten yang menjadi dalang terhadap tindak pidana pemilu ini.

Padahal tiga orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Likupang Barat (Likbar) telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian oleh KPU Minut.

Ketiganya bahkan telah membeberkan siapa saja dalang utama yang memerintahkan para PPK dan Panwascam untuk melakukan pergeseran suara yaitu oknum Komisioner KPU Minut berinisial YH dan Pimpinan Bawaslu Minut, inisial FB.

Aktivis Minahasa Utara William Luntungan mempertanyakan lemahnya rekomendasi serta penanganan pelanggaran yang dilakukan.

“Bawaslu Sulut mandul terkait dugaan pengelembungan suara di Dapil 3 Minut. Bawaslu Sulut bahkan tidak memberi sanksi kepada Panwascam Likupang Barat serta oknum komisioner Bawaslu Minut yang terlibat kasus ini,” ujar William Luntungan, Selasa (12/3/2024).

Demikian juga dengan KPU Sulut yang dinilai lambat memberi sanksi bagi oknum komisioner KPU Minut yang terlibat.

“Beri sanksi paling berat terhadap oknum-oknum itu yang merusak pesta demokrasi. Skandal seperti ini harus diungkap tuntas sampa biang kerok dan semua yang terlibat dicopot dan diproses hukum,” desak Luntungan.

Ia menduga, ada upaya dari Bawaslu maupun KPU Sulut untuk melindungi oknum-oknum yang terlibat.

“Kami menduga ada yang sengaja melindungi agar para aktor utama kasus ini tidak diberi sanksi. Kami sangat menyayangkan jika orang-orang ini akan terus bertugas hingga Pilkada nanti. Ini sangat berbahaya,” kritik Luntungan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu membantah tudingan yang menyebutkan KPU Sulut melindungi oknum penyelenggara yang sudah mencederai demokrasi di Sulut.

“Prinsipnya semua jajaran yang terlibat akan ditindak secara tegas sesuai dengan mekanisme yang ada. Terkait siapa yang memberi instruksi kepada PPK masih sementara ditelusuri dan kami memanggil KPU Minut untuk lakukan klarifikasi,” ujar Ointu. (T3)