Sulut – Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menerima kunjungan benchmarking dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat di Ruang F.J. Tumbelaka, Kamis (7/11/2019).
Kunjungan ini dilakukan Pemprov Sulsel untuk belajar tentang program perlindungan jaminan sosial (jamsos) bagi non ASN dan pekerja sosial keagamaan yang telah berhasil dilaksanakan di Sulut bahkan meraih rekor dunia MURI perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi 35.000 Pekerja Lintas Agama di Sulut pada tahun 2018.
Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa benchmarking ini merupakan kegiatan saling berbagi pengalaman dan informasi, baik dari Sulut maupun Sulsel juga.
Silangen menuturkan, jamsos ketenagakerjaan perlindungan bagi pekerja lintas agama di Sulut hingga kini sudah mencakup 75.780 peserta.
- Sekwan Silangen Hadiri Peresmian Museum Negeri Provinsi Sulut : Menunjukan Komitmen Kuat Dalam Mendukung Pemeliharaan Cagar Budaya Dan Entitas Pariwisata Berbasis Edukasi
- Diresmikan Menteri Kebudayaan, Wajah Baru Museum Negeri Sulawesi Utara Jadi Ruang Edukasi Modern dan Ikon Wisata Budaya
- Resmikan Museum Negeri Provinsi Sulut, Fadli Zon Puji Kepemimpinan Gubernur Yulius Peduli Dengan Budaya Daerah
“Boleh dikatakan pengurangan angka kemiskinan di Sulut ini juga disumbangkan oleh adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk untuk pekerja lintas agama,” kata Silangen.
Sebelumya, Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat berharap hasil kunjungan benchmarking ini nantinya dapat diterapkan di wilayahnya.
“Intinya ada hal-hal yang bisa menjadi strategi untuk diadopsi di Sulsel yang didapati di Sulut, terlebih dalam hal perlindungan jaminan sosial bagi warga. Saya bisa jelaskan bahwa prinsip jaminan sosial ketenagakerjaan ini yaitu satu untuk semua, semua untuk satu, demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hayat.
Adapun kunjungan benchmarking turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Toto Suharto dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo. (*/JM)
