Sitaro-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima kunjungan kerja sejumlah pejabat tinggi negara, Jumat (10/4/2026).
Rombongan terdiri dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay.
Kedatangan rombongan di Pulau Siau disambut langsung oleh Bupati Sitaro Chyntia I. Kalangit bersama Wakil Bupati Heronimus Makainas dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta lokasi terdampak banjir di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur.
- HKG PKK Ke-54, Pemprov Sulut Dorong Penguatan Peran Kader Menuju Indonesia Emas 2045
- Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Tinjau Sekaligus Serahkan Bantuan Kepada Masyarakat Kecamatan Marore Yang Terdampak Musibah Gempa
- Pembukaan FBKM 2026 Berlangsung Meriah, Walikota Andrei Angouw Ingatkan MBW Ruang Publik Masyarakat Manado
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa tahun 2026 pemerintah pusat meningkatkan program bedah rumah di Sulawesi Utara menjadi 8.000 unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Kepulauan Sitaro mendapat alokasi 1.000 unit.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan data penerima bantuan serta mengimbau masyarakat tidak membangun rumah di kawasan rawan bencana.
“Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan, kami siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro,” kata Maruarar.
Bupati Chyntia Kalangit menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, termasuk pendataan ulang dan percepatan bantuan di lapangan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pembangunan perumahan, khususnya di wilayah terdampak bencana dan daerah perbatasan.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta membantu pemulihan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro. (*)







