Palu-Wakil Bupati (Wabup) Morowali Utara (Morut), H Djira K SPd MPd, menegaskan, pentingnya langkah cepat dan proaktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Pesan itu di sampaikan usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Badan Anggaran DPR RI, unsur Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, dan seluruh Kepala dmSaerah Se-Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (05/11/2025).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Morut.
Menanggapi kondisi itu, Wabup Djira, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bersikap pasif dan langsung mengambil langkah antisipasi.
“Sekalipun dana transfer ke daerah berkurang, manfaat program pusat tetap besar. Banyak kegiatan yang anggarannya tidak hilang, hanya dialihkan dan dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat. Karena itu OPD harus proaktif menjemput program-program tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, beberapa program prioritas Presiden Prabowo seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, ketahanan pangan, hingga berbagai program sosial dan infrastruktur, tetap tersedia melalui Kementerian, asalkan daerah membangun komunikasi intensif.
“Intinya, jangan menunggu. Daerah harus aktif berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga. Ini penting untuk mengimbangi pengurangan transfer ke daerah,” ujarnya.
Baca Juga : Kadis Kesehatan Morut Pimpin Upacara Pelepasan Jenazah ASN I Ketut Suamba
Selain soal transfer ke daerah, rapat tersebut juga membahas beban belanja pegawai untuk tenaga PPPK. Menurut Wabup Djira, banyak daerah mengusulkan agar belanja gaji dan insentif PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Usulan ini sudah disampaikan langsung ke Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Kita berharap ada kebijakan yang meringankan daerah,” jelasnya.
Wabup Djira, kembali menegaskan, bahwa Pemda Morut akan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat tidak terdampak oleh penyesuaian fiskal tersebut.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar program-program pusat bisa kita tarik masuk ke Morut,” tutupnya.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulteng, Dr Drs H Anwar Hafid MSi, Wakil Gubernur, Sekprov, seluruh OPD Provinsi, Unsur Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Forkopimda, instansi vertikal, Bupati/Wali Kota se-Sulteng, serta perbankan dan undangan lainnya. (*)
