Minahasa – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits R. Muntu S.Sos, memimpin pertemuan bersama tim dari Cabang Dinas Minahasa – Tomohon, Dinas Pendidikan Provinsi Sulut dan tim SMA Negeri 3 Tondano. Bertempat di ruang Rapat Sekda Kantor Bupati Minahasa, Kamis (8/4/2021).
Pertemuan tersebut di hadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tomohon – Minahasa Drs Joice Rumengan, Kepala Sekolah SMAN 3 Tondano Drs. Denny Pakasi, M.Kes dan Kepala Sekolah SMKN 1 Tondano Vecky Pangkerego, M.Pd.
“Pertemuan ini sangat penting guna menjawab kebutuhan dunia pendidikan supaya lebih baik dan makin berkualitas khususnya yang ada di kabupaten Minahasa,” Ujar Muntu, usai pertemuan kepada beberapa awak media.
Lagi menurut Sekda, meski SMA/SMK tidak lagi menjadi tanggung-jawab Kabupaten/Kota, sebab sejak beberapa tahun lalu telah beralih tanggung-jawab ke Provinsi, namun tanggung-jawab untuk memajukan mutu dan kualitas pendidikan menjadi tanggung-jawab bersama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Turut didampingi Sekda Minahasa Kadis Pendidikan Kabupaten Minahasa Drs. R. W. Maringka, MSi, dan Kabag Prokopim Johnny Tendean, AP. MAP. (Ronny).
- Ranperda Perubahan Penyertaan Modal Kandas, Perumda Air Duasudara Kembali Gunakan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Bitung- Kandasnya pembahasan Rancangan Perubahan Perda (Ranperda) Tentang Perubahan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang penyertaan modal untuk perusahaan daerah (Perumda) air minum Dua Sudra, kandas di DPRD Bitung. Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahasa ranperda tersebut, habis masa tugas pada 3 Juli 2026 lalu. Sementara Ranperda tersebut tak kunjung ditetaplan sebagai Perda oleh DPRD. Ketua Pansus Ranperda Penyertaan Modal, Devi Honce Barakati mengatakan, tidak ditetapkannya ranperda tersebut menjadi Perda dikarenakan data.yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bitung mengalami beberapa perubahan.dan tidak lengkap. “Awalnya dari Dinas PU berikan 12 item. Kemudian berubah jadi 10 item. Dari 25 miliar, berubah jadi 23 miliar. Sementara datanya tidak lengkap. Bagaimana kami harus membawa ke paripurna. Padahal kami sudah melaksanakan rapat sebanyak 23 kali untuk membahas ranperda ini,” jelas Barakati. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Dua Sudara Bitung, Alfred Salindeho, SS MM yang konfirmasi terkait hal ini mengatakan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan tidak ditetapkannya perda tersebut, karena menurut Salindeho, jika tidak ada perubahan Perda, maka pihaknya akan kembali mengacu pad perda yang nomor 5 tahun 2021 tentang penyertaan modal Pemkot ke Perumda Air. “Di perda nomor 2021, itu penyertaan modal 30,7 miliar rupiah. Akan tetapi saya sudah berkomitmen, selama saya menjabat, tidak akan pernah mengajukan proposal pencairan dana ke Pemkot Bitung, meskipun perda penyertaan modalnya ada. Kami masih mampu survive hingga saat ini. Bahkan kami memberikan deviden ke Pemkot,” kata Salindeho. Terkait aset yang dari Dinas PU menurut Salindeho, Perumda Air hanya serah terima kelola, bukan diterima sebaga aset, karena belum ada payung hukum untuk diserahkan sebagai aset dalam bentuk Perda. “Ini kan sebenarnya rekomendasi BPK untuk supaya Pemkot segera menyerahkan ke Perumda. Tapi harus ada Perda sebagai payung hukum. Untuk saat ini kami hanya ada serah terima kelola dari Dinas PU terkait aset yang ada. Belum menjadi milik kami Perumda. Itu semua aset senilai puluhan miliar, masih milih Pemkot, dalam hal ini Dinas PU. Jadi kalau Ranperda perubahan ini tidak disahkan, itu bukan urusan kami,” jelas Salindeho. (hzq)
- Sekda Tomohon Hadiri Konsultasi Publik KUA-PPAS 2027
- Tomohon Gelar Kejuaraan Bulutangkis Wali Kota Cup 2026, Sekda Resmi Membuka Ajang Pembinaan Atlet
