Bitung- DRPD Kota Bitung, Senin (6/7/2027) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekda Kota Bitung, bersama jajaran. Pada kesempatan tersebut, sejumlah anggota DPRD “bombardir” sekda cs terkait masalah kepegawaian.
Para legislator mempertanyakan banyaknya jabatan kosong yang belum terisi, adanya ASN yang sudah tidak masuk-masuk kantor tapi masih menerima gaji. Selain itu, terkait pelantikan pejabat yang dinilai tidak sesuai, apalagi ada yang tidak diketahui walikota. “
“Kami bukan mencari-cari kesalahan. Tapi ini penting. Ada ASN yang usianya sudah diatas 56 tahun, tapi masih diangkat eselon 2. Apa ini tidak melanggar aturan? Di sekretariat dewan masih kekurangan pegawai, tapi tidak diisi sampai sekarang,” ujar Chery Mamesah, anggota komisi 1.
“ASN itu harus siap ditempatkan dimana saja. Bukan semau mereka mau ditempatkan dimana,” tambah ketua DPRD, Vivi Ganap.
Sementara itu, Imran Lakodi, anggota komisi 1 juga menyoroti soal manajemen birokrasi di Pemkot Bitung. Menutut Lakodi, hasil konsultasi di di BKN, manajemen birokrat Pemkot Bitung tidak baik. “Jangan sampai sekda dan jajaran tidak mampu melaksanakan visi dan misi walikota. Sekda itu pejabat paling tinggi di birokrat. Oleh karenanya sekda dan jajaran harus mampu menjabarkan visi misi walikota dan wakil walikota,”ujar Lakodi.
Sementara itu, Devi Barakati juga menyoroti soal pengangkatan pejabat yang menurutnya kurang sesuai. “Ada Lurah yang berkinerja baik, tapi tiba-tiba diganti. Saya tanya ke walikota, dan pak wali sendiri tidak tahu soal pergantian itu. Ini ada apa?,” tandas Barakati.
Alexander Wenas meminta untuk segera mengisi jabatan kosong yang ada, karena ini sangat penting. Selain itu, jangan lagi mengangkat guru jadi pejabat struktural. “Stop jo itu guru jadi camat. Kase yang profesional,” kata Wenas.
Tidak hanya itu, terkait adanya kubu-kubuan di ASN Pemkot Bitung, juga diungkap oleh Dewi Suawa, anggota komisi 2 dan Alexander Wenas. “Ada masyarakat bilang, di Pemkot Bitung sudah ada kubu STPDN dan bukan STPDN. Ini harus diselesaikan, karena dampaknya pada masyarakat,” ujar Suawa.
Ketua komisi 3, Frangky Julianto menyoroti adanya birokrat yang sudah dekat pensiun tapi diberi jabatan. Selain itu, ada guru yang jadi camat atau Lurah. “Hentikan itu yang tidak profesional. Jangan lagi guru jadi Camat. Sisa 3 bulan pensiun masih diberi jabatan. Ini harus dihentikan,” ujar Julianto.
Sementara itu, sekda Ir Rudy Theno, ST MT membantah adanya kubu-kubuan di birokrat Pemkot Bitung. Menurut sekda, saat ini Pemkot Bitung sudah melaksanakan manajemen talenta, dimana ini untuk kepentingan ASN. “Hasil manajemen talenta sudah ada. Kami sedang menggoroknya dan akan diserahkan ke walikota untuk menentukan siapa yang layak,” ujar Theno.
Sementara itu, kepala BKPSDM, Give Mose mengatakan, terkait ASN yang tidak masuk, gajinya sudah tidak diberikan.
“Untuk proses pemberhentian, itu ada aturannya,” kata Mose. Sementara menyangkut penempatan pegawai, Mose mengakui ada beberapa kantor yang kekurangan personil ASN, terutama di kelurahan. “Kami saat ini menempatkan P3K paruh waktu, untuk menunjang kinerja,” jelas Mose.
Turut hadir dalam rapat tersebut, asisten administrasi umum, Drs Benny Lontoh, inspektur, Albert Sarese, dan Kabag Organisasi, Nicky Kondo. (hzq)
