Tomohon – Pemerintah Kota Tomohon melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Belanja Daerah Periode Bulan Januari sampai dengan Maret 2019, bertempat di rumah Dinas Walikota, Senin (29/4/19)
Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak CA saat membuka kegiatan Rakor EPRA menegaskan kegiatan ini sangat penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan serta kebutuhan dalam menjalankan siklus pembangunan di daerah.
Melalui pelaksanaan rapat ini, dapat mengukur sejauh mana realisasi anggaran belanja oleh Perangkat Daerah.
Kepada seluruh Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta para Lurah diharapkan untuk dapat memperhatikan pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, terutama pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran besar yang dapat berdampak signifikan dan realisasi anggaran.
“Semoga dengan penyertaan Tuhan, kita akan tetap memberikan bhakti terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja kita untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Tomohon,” ucap Walikota Eman.
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc menambahkan untuk Perangkat Daerah yang masih dalam Zona merah dalam hal realisasi anggaran, dimintakan kedepan untuk dapat melakukan yang terbaik kaitan dengan hal tersebut.
Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Tomohon yang juga Kaban Keuangan Daerah Drs Gerardus Mogi menjelaskan percepatan penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerintahan yang baik, dimana diantaranya ada pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
TEPRA diharapkan menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, selain itu dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di pemerintah daerah.
Hadir dalam rapat, Asisten Perekonomian Ir Djoike Karouw MSi, para kepala Perangkat Daerah, termasuk para Camat, Kepala Bagian serta para Lurah. (*/Oma)
