Boroko – Untuk kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima Kunjungan Jajaran Polda Sulut, Setelah Kapolda Dan Wakapolda, kini giliran Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sulawesi Utara (Sulut) Kombespol Drs. Ahmad Alwi, MM bersama rombongannya. Irwasda dan Rombongan diterima langsung Oleh Wakil Bupati Drs. H. Amin Lasena, M.Ap. bertempat di Hal Kantor Sementara Polres Bolmut. Kamis (23/1/2020).
Kunjungan kerja Irwasda kali ini, berkaitan dengan pengecekan langsung kesiapan Pemkab Bolmut dalam pembangunan Kantor Polres Bolmut.
Wakil Bupati pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat mengharapkan terbangunnya Kantor Polres Bolmut yang baru.
Oleh karena itu Pemda sudah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan rencana pembangunan Mapolres Bolmut ini
- Ketua Umum TIFF Levita Supit Jadi Pembicara di ASEAN Business Summit Forum 2026, Promosikan TIFF di Hadapan Delegasi 30 Negara
- DPRD Morut Gelar Rapat Paripurna, Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2025
- Diduga Pengedar Sabu, Warga Manembo-nembo Atas Ditangkap Sat Res Narkoba Polres Bitung
“Kami siap mendukung dengan menyediakan lahan pembangunan Kantor Polres Luas 2,7 Ha dan 2,2 Ha untuk pembangunan Rumah Dinas Kapolres, ini akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah secepatnya”, tandas Wabup.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Irwasda Polda Sulut Kombespol Drs. Ahmad Alwi, MM menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan dan dukungannya berkaitan dengan rencana pembangunan Mapolres ini.
“Terima kasih atas tanggapan positif dari Pemkab dan masyarakat Kab. Bolmut”. Ucap Irwasda.
Dikatakannya, yang terpenting adanya kehadiran Polri dimasyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Turut Hadir Karo Perencanaan Polda Sulut Kombespol Andik Setiyono, S.IK, SH, MH, Karo Log Polda Sulut Kombespol Drs. Ahmad Husni, Kapolres Bolmut dan jajarannya, para Pimpinan Perangkat Daerah, tokoh Agama, dan tokoh adat. (*/JM)
