Sulut-Pemerintah Provinsi Sulut di bawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) mensupport upaya pemberantasan korupsi di Sulut.
Sebagai bentuk dukungan, Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Sulut, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (27/07/2023).
Dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Forkopimda Sulut, seluruh bupati dan wakil bupati se Provinsi Sulut. Wagub Sulut mengatakan, rakyat Sulut mengucapkan selamat datang kepada Ketua KPK di Provinsi Sulut.
Menurut Wagub, kegiatan ini mengambil tema pengelolaan barang milik daerah. “Sejujurnya ini merupakan upaya ikhtiar kita bersama untuk mengurangi bahkan menghilang tindakan korupsi yang sangat universal bukan lagi parsial,” kata Wagub.
- Menenun Harapan dari Ruas Kasamaan–Sembel: Langkah Nyata PLN Hidupkan Ekonomi Desa Tempang Dua Lewat Paving Blok
- Bahas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Walikota Honandar Hadiri Rakerwil VI APEKSI di Kendari
- Bakal Digelar Besok! DPRD Sulut Agendakan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Tahun 2025
Orang nomor dua di Provinsi Sulut tersebut meminta bimbingan, arahan dan pengawasan dari pimpinan KPK selama ini, Pemerintah Provinsi Sulut, Kabupaten Kota sangat tinggi semangat dan ikhtiarnya memberantas korupsi.
“Pak gubernur selalu mengingatkan kita dan masyarakatnya berpikir dan memiliki mindset anti korupsi,” katanya
Selain itu kata Wagub Kandouw, karena pemerintah Provinsi Sulut memiliki tanggung jawab pendidikan di tingkat SMA, maka Pemprov Sulut memasukan mata pelajaran lokal konten akuntabilitas anti korupsi di kalangan anak muda.
“Ini upaya kita untuk melakukan pencegahan mulai generasi penerus kita. Kami juga meminta pimpinan KPK memberikan arahan, bimbingan dan wejangan serta pengetahuan untuk bersama-sama memberantas korupsi di Sulut,” pungkasnya. (*/J.Mo)
