Jakarta-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara (Morut) bersama pihak DPRD melakukan audiensi penting dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Rapat koordinasi (Rakor) tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 11 Gedung H Ditjen Bina Keuangan Daerah, di Jakarta, Senin (15/09/2025).
Rakor ini dipimpin oleh Kasubdit Fasilitasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Mirzawarman, serta diterima langsung Kasubdit Fasilitasi DBH dan DAU, Azwirman SSTP MSi.
Sementara itu, dari pihak Pemkab Morut, hadir langsung Wakil Bupati ( Wabup), H. Djira K SPd MPd bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di antaranya, Sekda Ir Musda Guntur MM, Kepala Bapenda, Agung Pongah, Plt. Kepala BPKAD, Selfie Parenta ST, Kepala Bappelitbangda, Gersom Tandi, Inspektur Inspektorat Morut, Romel Tungka, dan Kabag BPBJ, Ridho Hamzah.
Kemudian rombongan DPRD Morut dipimpin Ketua DPRD, H Warda Dg Mamala SE.
Baca:Kantah ATR/BPN Morut Tindaklanjuti Hasil Rakor, Bersama Satgas PKA Sulteng
Dalam rakor yang berlangsung selama satu setengah jam tersebut, pembahasan diarahkan pada penggunaan TKD 2026 yang difokuskan pada tiga prioritas utama:
1. Pembayaran gaji dan tunjangan melekat ASN daerah
2. Biaya operasional kantor
3. Dukungan pelayanan publik, seperti operasional sekolah dan puskesmas
Pada kesempatan tersebut, Wabup Djira, menegaskan, bahwa Pemkab siap mengikuti arahan pemerintah pusat dengan menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas.
” Kami memahami bahwa TKD 2026 diarahkan untuk hal-hal yang paling mendasar, yakni hak ASN, kelancaran operasional, dan pelayanan publik. Pemkab Morut akan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, agar masyarakat Morut benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Wabup Djira.
Pertemuan ini juga menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi dan sinergisitas antara Pemkab, DPRD, dan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, mengatakan, dukungan penuh DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Ryo/Rein/NAL)
