BKKBN Sulut dan Komisi IX DPR RI Ajak Masyarakat Tomohon Sukseskan PK 2021

Perwakilan BKKBN Sulut dan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat sosialisasi PK 2021 (Foto: Istimewa)

Tomohon – Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene mengajak masyarakat Kota Tomohon untuk mensukseskan Pendataan Keluarga 2021. Karena tujuan pendataan keluarga 2021 yakni untuk perencanaan kesejahteraan keluarga Indonesia agar maksimal. BKKBN sebagai pelaksana pendataan keluarga akan mampu menghasilkan data yang valid.

Hal itu di katakan FER sapaan Felly Estelita Runtuwene, saat sosialisasi Pendataan dan Stunting di Kota Tomohon, Selasa (02/03/2021) bertempat di Wale Syalom Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah.

Menurutnya, Data penduduk yang akurat, sangat mempengaruhi perencanaan dan pengalokasian anggaran negara yang tepat sasaran dan tepat guna.

“Ini merupakan langkah awal kami dorong BKKBN yang akan turun mulai April bisa merampungkan data yang riil sehingga bila terjadi perubahan tinggal dilakukan update. Memang ada BPS tetapi kita mendorong ke depan data yang akan kita sinkronkan dengan BKKBN karena memiliki SDM hingga tingkat terkecil desa dan kelurahan,” Ujar Runtuwene.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut diwakili Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Fnformasi (adpin) Ignasius Worung menjelaskan, sesuai penjadwalan Pendataan keluarga mulai 1 April – 31 Mei 2021.

“Hasil ini bisa kita manfaatkan mulai dari lingkup terkecil seperti dusun atau lingkungan, jadi kami mengajak kepada peserta yang hadir, informasikan ke keluarga lain yang mana ada pendataan keluarga mulai April hingga Mei,” ungkap Worung.

Ditambahkan Worung, pendataan Keluarga 2021 merupakan kegiatan strategis program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil.

“Pendataan keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia.  Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.” Tutup Worung. (*/JM)

Related posts