oleh

Anggaran Hibah Pilkada Bone Bolango Belum Disepakati, Ini Kata Sekda Ishak Ntoma

Bone Bolango -Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo masih menghadapi kendala terkait anggaran hibah yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Bolango.

Hingga kini, belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran dan mekanisme penyaluran anggaran tersebut. Akibatnya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar hukum pencairan anggaran belum juga ditandatangani.

Sekretaris Daerah Bone Bolango, Ishak Ntoma menjelaskan alasan belum disepakatinya besaran Dana Hibah tersebut, karena anggaran yang disiapkan Pemerintah Daerah sejumlah 18 Miliar Rupiah untuk KPU dan 7 Miliar Rupiah untuk Bawaslu belum disepakati.

Sementara disisi lain KPU dan Bawaslu tidak ingin menurunkan anggaran yang diajukan yakni KPU sebesar 22,4 Miliar Rupiah dan Bawaslu 10 Miliar Rupiah.

Ishak juga mengungkapkan,  pembiayaan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan sharring dengan Pemerintah Provinsi, dimana Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran kurang lebih 12 Miliar Rupiah untuk KPU dan 4 Miliar Rupiah untuk Bawaslu Bone Bolango.

“Jadi secara keseluruhan, biaya Pilkada 2024 naik 30 persen lebih dibanding tahun 2020,”ungkap Ishak Ntoma saat diwawancarai disela Rapat Pembahasan APBD tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bone Bolango, Jumat (24/11/2023).

Ia menjelaskan, alasan belum disepakati Dana Hibah ini karena pada anggaran KPU dan Bawaslu berpatokan pada standar satuan harga yang berlaku secara nasional. Contohnya, pada anggaran makan minum, dihitung 45 Ribu Rupiah per kepala sementara di Bone Bolango bisa hanya 25 Ribu Rupiah. Sama halnya dengan biaya rapat halfday yang sudah dipatok sebesar 219 Ribu Rupiah.

“Namun mereka beralasan lagi itu berlaku secara nasional dan akan diaudit dengan standar nasional,”jelasnya.

Ia membandingkan, dengan Kabupaten Gorontalo yang jumlah pemilihnya lebih besar, namun kondisi geografis dan luas daerah yang hampir sama dengan Kabupaten Bone Bolango, hanya menganggarkan 29,2 Miliar Rupiah untuk Dana Hibah tersebut.

“Jika kita hitung anggarannya 29,2 Miliar Rupiah dibagi 300 ribu  jumlah pemilih, didapat biaya per pemilih 97 Ribu Rupiah atau dibulatkan 100 Ribu Rupiah. Jika ini dihitung di Kabupaten Bone Bolango yang jumlah pemilihnya 122 ribu, didapat 12,2 Miliar Rupiah. Tapi mereka protes, dengan alasan di Bone Bolango ada Kecamatan Pinogu, Bulango Ulu, Desa Kemiri dan Waolo. Kemudian saya katakan, jika itu alasannya saya tambah 6 Miliar Rupiah menjadi 18 Miliar Rupiah. Namun ini tidak disepakati,”tuturnya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bone Bolango itu juga menambahkan, alasan kedua ialah terkait soal kegiatan rapat yang diinginkan dilaksanakan di hotel yang ada di Kota Gorontalo. Sementara Pemerintah Kabupaten menginginkan jika peserta rapat hanya 10 sampai 50 orang menginginkan rapat tersebut dilaksanakan saja di Hotel Toewawa atau jika pesertanya lebih banyak bisa menggunakan Gedung BPMP Gorontalo.

“Saya juga minta jangan rapat hanya 3 jam dibuat fullday. Selain itu uang saku untuk peserta untuk diturunkan dan jika sudah dapat uang saku tidak perlu lagi uang transportnya begitupun sebaliknya. Jika ini dikurangi pasti angka itu akan ada kesepakatan,”pungkasnya. (*/Has)