Tomohon,-Masyarakat Tomohon muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
Hal ini dikatakan tokoh masyarakat Tomohon yang juga staf khusus Walikota bidang Pemerintahan Umum Andrikus Wuwung, Selasa (07/08/2024).
“Jika kita perhatikan mulai dari penolakan LPJ APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD tahun anggaran 2023. Sepertinya pemerintahan ini lumpuh dan tak mampu bersinergi,” ujar mantan birokrat senior Pemkot Tomohon ini.
Dia mengatakan, pihaknya paham ini adalah tahun politik sehingga yang diutamakan kepentingan politik. Tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat. Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD, yakni Partai Golkar.
- Aksi Heroik Selamatkan Korban Kebakaran Mega Mall, Gubernur Yulius Beri Penghargaan Khusus Bagi Tim Damkar Manado
- Gelar RDP, Komisi IV DPRD Sulut Mediasi Permasalahan Antara Pekerja Dengan Pihak Penyedia Jasa Di Lingkungan RSUP Kandou
- Sekprov Tahlis Gallang Tegaskan Peran DWP Provinsi Sulut Sebagai Penyangga Kinerja ASN dan Mitra Kerja Pemerintah
“Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan. Kedepan penguasa Dewan Kota Tomohon adalah PDIP, pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi,” sindir Wuwung. (*Bert)
