Dumoga – Sejumlah program Jaring Pengaman Sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, harus benar-benar tepat sasaran. Karena program ini penting bagi warga, apalagi dampak kenaikan Harga Bahan Bahan Minyak (BBM).
Ketua DPC Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Dumoga Lodewik Mawikere, mengatakan pihaknya akan mengawasi secara ketat penyaluran bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima.
Sebab dalam pemantauan JPKP beberapa waktu lalu di desa Bumbungon,desa Pusian dan desa Toruakat kecamatan Dumoga, menemukan ada warga yang mampu tapi masih menerima bantuan (BLT BBM) dari pemerintah.
“Penyaluran BLT BBM ini harus kita awasi dengan ketat, agar tepat sasaran sehingga tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dapat terwujud”. Jelas Mawikere.
- Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Kantah ATR/BPN Morut Hadiri Konsultasi Publik Pengadaan Tanah Proyek Pelebaran Jalan Korololama-Kolonodale-Yos Sudarso
- Kantah ATR/BPN Morut Hadiri PS Atas Objek Tanah, Yang Sedang Dalam Proses Sengketa
- Peduli Lingkungan Sekaligus Dekat dengan Pelanggan, PLN UP3 Tolitoli Gelar Aksi Eco-Enzyme dan Showcase Pemasaran
Dikatakan Mawikere, dalam melakukan pemantauan di beberapa desa tersebut, ada warga (red) yang sudah memliki kendaraan roda empat (mobil) tapi masih menerima bantuan BLT BBM dari pemerintah.
“JPKP tidak akan membiarkan penyaluran yang tidak tepat sasaran terjadi di Wilayah kerja DPC Dumoga”. Ujar Mawikere.
Mawikere meminta Pemerintah desa harus melakukan perbaikan dan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar data tersebut valid dan sesuai kondisi di lapangan. (Onal Ponamon)
