Walikota Manado Andrei Angouw
Manado – Walikota Manado Andrei Angouw memimpin rapat teknis berhubungan dengan pengelolaan keuangan, bertempat di ruang kerja Walikota, Selasa (29/06/2021).
Rapat tersebut di hadiri Sekot Manado Micler C.S. Lakat, Asisten III Bart Assa dan beberapa pejabat teknis di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkot Manado.
Rapat itu yang membahas tentang kondisi keuangan pemkot saat ini, masalah penganggaran, termasuk hutang ke pihak ketiga serta soal penataan anggaran pembangunan lainnya.
Walikota Manado Andrei Angouw meminta untuk mendata dan mengidentifikasi soal hutang pemkot saat ini sebesar kurang lebih 148 M. dan bagaimana cara membayar hutang tersebut terutama yang sudah tertata dalam APBD tapi belum terbayarkan.
- Perkuat Kebersamaan Dimomen HUT RI Ke 81, Polres Bitung Gelar Olahraga Bersama Bhayangkari
- Mendengarkan Pidato Presiden Dalam Rangka HUT RI Ke 71, DPRD Bitung 2 Kali Gelar Paripurna Dalam Sehari
- Jalin Kerja Sama Dengan RSUD Bitung, Yayasan Rumah Lukaku Indonesia Lakukan Pemeriksaan Mata Dan Kitanan Gratis
“Ini harus diseriusi dan menjadi perhatian untuk disikapi,” Tegas Walikota Andrei.
Dikatakan Walikota, ditengah situasi Pandemi saat ini, Belanja rutin harus berada pada batas minimal dulu sebab ada hal-hal urgen yang harus dituntaskan sebagai crash program, seperti halnya penangan sampah misalnya.
“Semua ini harus dipetakan, apa-apa yang seharusnya dianggarkan di setiap SKPD supaya bisa dianggarkan dalam APBD, baik Perubahan APBD 2021 maupun nantinya pada APBD 2022,” Ujar Walikota.
Dalam rapat itu, penganggaran setiap SKPD juga ikut dibahas terutama yang akan diatur dalam Perubahan APBD 2021. Demikian halnya dengan estimasi anggaran yang akan ditata pada APBD tahun 2022 mendatang ikut dibicarakan.
Selain itu, program lainnya yang juga ikut dibicarakan adalah soalnya program kemiskinan yang akan didanai seperti Dana lansia, khususnya Lansia yang hidup dibawah garis rara-rata akan diprioritaskan. Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang akan dibantu oleh pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu juga dibicarakan. Begitu juga Dana bagi hasil provinsi. (JM)








