Bitung- Program pemerungah dibawa Presiden Prabowo Subianto, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh, sebagaimana dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke 81, Jumat (14/8/2026) di hadapan sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD, mendapat tanggapan dari pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Sejahtera Pelabuhan Bitung.
Kepada sejumlah wartawan, ketua Koperasi TKBM Sejahtera Bitung, Amir Moputi menegaskan, selama ini keberadaan buruh kurang mendapat perhatian pemerintah, terutama yang ada di pelabuhan. Moputi mencontohkan, tarif upah yang ada di PT Pelindo Bitung untuk para buruh, sudah 10 tahun tidak ada kenaikan. Padahal menurut Moputi, inflasi dan kenaikan harga bahan pokok terus mengalami peningkatan.
“Kami sangat berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib para buruh, khususnya tenaga bongkar muat di pelabuhan. Sudah 10 tahun tidak ada penyesuaian tarif. Padahal idealnya minimal setiap 2 tahun, karena harga kebutuhan bahan pokok terus naik. Upah minimu propinsi saja tiap tahun naik,” tandas Moputi diruang kerjanya. Senada juga dikatakan sekretaris Koperasi TKBM Sejahtera pelabuhan Bitung, Abdul Gani Puhi. Menurutnya, tarif tersebut disesuaikan dengan UMP pada tahun 2016 lalu, yang hanya sekitar 2 juta rupiah per bulan.
“Sekarang UMP sudah 4 juta, tapi tarif di pelabuhan tidak naik-naik. Bagaimana bisa buruh sejahtera dengan keadaan seperti ini. Kami sangat berharap pemerintah melakukan intervensi, karena Pelindo mengacu pada surat dari Kementrian Perhubungan,” tegas Puhi yang turut dibenarkan wakil ketua, Nofry Suawa. Ketua Koperasi TKBM Sejahtera, Amir Moputi menambahkan, saat ini di koperasi yang dipimpinnya mempekerjakan sekitar 1.020 buruh, yang terbagi dalam 34 kelompok. Dengan kondisi jumlah kapal yang berbeda jumlahnya dengan pelabuhan lain, seperti Makasar, maka pihaknya kata Moputi melakukan sistim kerja bergantian.
- Perkuat Kebersamaan Dimomen HUT RI Ke 81, Polres Bitung Gelar Olahraga Bersama Bhayangkari
- Mendengarkan Pidato Presiden Dalam Rangka HUT RI Ke 71, DPRD Bitung 2 Kali Gelar Paripurna Dalam Sehari
- Jalin Kerja Sama Dengan RSUD Bitung, Yayasan Rumah Lukaku Indonesia Lakukan Pemeriksaan Mata Dan Kitanan Gratis
“Dari 34 kelompok ini, pekerjaan mereka dengan cara bergantian, atau kami istilahkan, sistim jalur. Tiap kelompok itu beranggotakan 30 orang. Dengan jumlah kapal yang tidak banyak seperti pelabuhan besar yang lain, maka pendapatan pun pastinya tidak besar. Dan ini jelas berpengaruh pada upah buruh. Oleh karenanya kami sangat berharap adanya perhatian pemerintah terkait hal ini, karena keberadaan para buruh sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di pelabuhan, karena pekerjaan bongkar muat barang tidaklah gampang,” pungkasnya. (hzq)
