Manado-Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian ATR/BPN, menggelar Agenda Penanda Tanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang secara langsung dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus S.E., Senin (17/11/2025).
Giat ini dinilai penting dan krusial sebab menjadi tahapan dalam proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Provinsi Sulut. Dan untuk mengesahkan hasil verifikasi IPPR disejumlah wilayah untuk dijadikan dasar hukum.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat lintas sektor pada September yang lalu, ujar Gubernur Yulius.
“Kami telah menindak lanjuti dan dengan cepat bekerja sama dengan Kementrian ATR/BPN, untuk menyeledaikan persoalan Tata Ruang ini”, tukas Gubernur Yulius.
- Peringati Harkitnas Ke-118, Kementerian ATR/BPN Gelar Upacara Dengan Semangat Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara
- Dapat Tanah Orang Tua, Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini
- Perkuat Kepastian Hukum Untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang
Selain itu, Verifikasi lapangan juga dilakukan oleh Pemprov Sulut, melalui Dinas PUPR Daerah di sejumlah Wilayah, mencakup Minut, Bitung, Kotamobagu, dan Tomohon.
Dari hasil Verifikasi menunjukan adanya delapan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, namun setelah dilakukan klarifikasi, kedelapan IPPR tersebut dinyatakan bukan pelanggaran.Penilaian ini sejalan dengan hasil penilaian Ditjen Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kementrian ATR/BPN. (*J.Mo)
