Tahuna – Penjabat Bupati Kabupaten kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan bersama Bupati dan Walikota seprovinsi Sulawesi Utara menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan korupsi terintegrasi yang dIgelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada rapat tersebut dengan tegas ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat menjadi Pembicara dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, mengatakan Upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan secara masif seluruh Indonesia ” Karena korupsi adalah musuh kita bersama” Tegas Bahuri, Kamis (27/7/23) di Ruang Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
Forum RDP yang dihadiri juga Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandou, ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andy Silangen dan unsur Forkopimda Sulawesi Utara yang dilaksanakan atas inisiatif KPK RI yang sangat intens menekan angka kasus Korupsi di Indonesia.
Saat pemaparan Firli Bahuri mengungkapkan, angka kasus Korupsi yang melibatkan unsur pemerintahan dan DPR cukup tinggi.
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
Menurutnya harus ada upaya ekstra tegas dalam pencegahan dan ataupun penindakan. Dari 1615 orang tersangka kasus Korupsi yang ditangani KPK, jumlah Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota dan unsur – unsur pemeritahan ternyata cukup tinggi dan hal ini cukup mengkhawatirkan karena kalau tidak dicegah dan ditindak tegas.
“Kedepan Korupsi akan menjadi ladang yang subur bagi kepala-kepala daerah lainnya” Tegas Firli sambil berharap, hal itu tidak terjadi bagi kepala daerah di Sulawesi Utara.(Yoss)
