Komisioner Divisi Sosialisasi-SDM Stenly Kowaas
TOMOHON – Seiring dengan tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang masih sementara berproses, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon sudah akan memulai proses rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Menurut Ketua KPU Kota Tomohon Harryanto Lasut melalui Komisioner Divisi Sosialisasi-SDM Stenly Kowaas, pendaftaran calon anggota PPS akan dibuka mulai 18 Februari. “Warga Tomohon yang ingin menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada 23 September 2020, silahkan mendaftarkan diri,” ujarnya.
Soal syarat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti belum pernah dua kali menjadi anggota PPS, tidak pernah terlibat partai politik serta ijazah yang dilegalisir.
“Beberapa syarat lainnya bersifat normatif seperti fotokopi KTP dan daftar riwayat hidup. Selengkapnya bisa ditanyakan langsung di kantor, atau silahkan kunjungi website resmi KPU Tomohon, yakni www.kpu-tomohon.com,” jelas Kowaas. Rabu (12/02/2020).
- Ranperda Perubahan Penyertaan Modal Kandas, Perumda Air Duasudara Kembali Gunakan Perda Nomor 5 Tahun 2021 Bitung- Kandasnya pembahasan Rancangan Perubahan Perda (Ranperda) Tentang Perubahan Perda nomor 5 tahun 2021 tentang penyertaan modal untuk perusahaan daerah (Perumda) air minum Dua Sudra, kandas di DPRD Bitung. Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahasa ranperda tersebut, habis masa tugas pada 3 Juli 2026 lalu. Sementara Ranperda tersebut tak kunjung ditetaplan sebagai Perda oleh DPRD. Ketua Pansus Ranperda Penyertaan Modal, Devi Honce Barakati mengatakan, tidak ditetapkannya ranperda tersebut menjadi Perda dikarenakan data.yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bitung mengalami beberapa perubahan.dan tidak lengkap. “Awalnya dari Dinas PU berikan 12 item. Kemudian berubah jadi 10 item. Dari 25 miliar, berubah jadi 23 miliar. Sementara datanya tidak lengkap. Bagaimana kami harus membawa ke paripurna. Padahal kami sudah melaksanakan rapat sebanyak 23 kali untuk membahas ranperda ini,” jelas Barakati. Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Dua Sudara Bitung, Alfred Salindeho, SS MM yang konfirmasi terkait hal ini mengatakan, pihaknya tidak akan terpengaruh dengan tidak ditetapkannya perda tersebut, karena menurut Salindeho, jika tidak ada perubahan Perda, maka pihaknya akan kembali mengacu pad perda yang nomor 5 tahun 2021 tentang penyertaan modal Pemkot ke Perumda Air. “Di perda nomor 2021, itu penyertaan modal 30,7 miliar rupiah. Akan tetapi saya sudah berkomitmen, selama saya menjabat, tidak akan pernah mengajukan proposal pencairan dana ke Pemkot Bitung, meskipun perda penyertaan modalnya ada. Kami masih mampu survive hingga saat ini. Bahkan kami memberikan deviden ke Pemkot,” kata Salindeho. Terkait aset yang dari Dinas PU menurut Salindeho, Perumda Air hanya serah terima kelola, bukan diterima sebaga aset, karena belum ada payung hukum untuk diserahkan sebagai aset dalam bentuk Perda. “Ini kan sebenarnya rekomendasi BPK untuk supaya Pemkot segera menyerahkan ke Perumda. Tapi harus ada Perda sebagai payung hukum. Untuk saat ini kami hanya ada serah terima kelola dari Dinas PU terkait aset yang ada. Belum menjadi milik kami Perumda. Itu semua aset senilai puluhan miliar, masih milih Pemkot, dalam hal ini Dinas PU. Jadi kalau Ranperda perubahan ini tidak disahkan, itu bukan urusan kami,” jelas Salindeho. (hzq)
- Sekda Tomohon Hadiri Konsultasi Publik KUA-PPAS 2027
- Tomohon Gelar Kejuaraan Bulutangkis Wali Kota Cup 2026, Sekda Resmi Membuka Ajang Pembinaan Atlet
PPS sendiri nantinya akan bertugas di 44 kelurahan di Tomohon. Jika personil PPK jumlahnya lima, PPS hanya tiga.
“KPU Tomohon berkomitmen membentuk PPS yang berintegritas dan independen. Oleh karena itu, informasi dari seluruh elemen masyarakat Tomohon terkait rekam jejak para calon anggota PPS nanti akan sangat dibutuhkan,” tutup Kowaas. (***)
