Jakarta-Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, menyoroti kasus peredaran uang palsu di Sulawesi Selatan yang melibatkan pemalsuan mata uang rupiah, mata uang asing, dan surat berharga dengan nilai ratusan triliun rupiah.
“Dalam kunjungan ke Peruri, kami ingin melihat langsung proses pencetakan uang dan mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa terjadi, mengingat yang dipalsukan bukan hanya rupiah, tetapi juga mata uang asing dan surat berharga dalam jumlah besar,” ujar Puteri di Karawang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025).
Puteri mengungkapkan bahwa bahan baku yang digunakan pemalsu jauh di bawah standar Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Namun, minimnya pemahaman masyarakat serta strategi pemalsu yang menyelipkan uang palsu di antara uang asli membuat peredarannya meluas.
Jumlah pasti uang palsu yang beredar masih dalam investigasi kepolisian. DPR RI mendesak Bank Indonesia (BI) dan Peruri meningkatkan keamanan pencetakan uang, termasuk mempertimbangkan bahan baku yang lebih sulit dipalsukan.
- Sekwan Silangen Hadiri Peresmian Museum Negeri Provinsi Sulut : Menunjukan Komitmen Kuat Dalam Mendukung Pemeliharaan Cagar Budaya Dan Entitas Pariwisata Berbasis Edukasi
- Diresmikan Menteri Kebudayaan, Wajah Baru Museum Negeri Sulawesi Utara Jadi Ruang Edukasi Modern dan Ikon Wisata Budaya
- Resmikan Museum Negeri Provinsi Sulut, Fadli Zon Puji Kepemimpinan Gubernur Yulius Peduli Dengan Budaya Daerah
“Kami meminta peningkatan keamanan bahan baku, sekaligus mendorong penggunaan kertas ramah lingkungan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” tambahnya,seperti di lansir dpr.go.id.
Puteri juga menyoroti pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pencetakan uang. Konflik global telah mengganggu pasokan bahan baku impor, sehingga ia mendorong produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Sebagai langkah pencegahan, ia menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam mengenali uang palsu serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk mengurangi risiko pemalsuan.
“Pengawasan harus diperketat sambil mengedukasi masyarakat dan mempercepat sistem pembayaran digital agar kasus serupa tidak terulang,” pungkasnya. (***/nav)
