Jakarta-Kabupaten Minahasa Utara kembali mencatatkan prestasi nasional dengan meraih predikat Kabupaten Terinovatif Kategori Kawasan Perbatasan Tahun 2025 dalam ajang Innovative Government Award (IGA) yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui BSKDN.
Penghargaan tersebut diserahkan Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah BNPP, Dr. Nurdin, kepada Bupati Joune Ganda pada malam penganugerahan di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Pencapaian ini menegaskan posisi Minahasa Utara sebagai salah satu daerah yang dinilai mampu menghadirkan inovasi strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Melalui berbagai pengembangan sistem layanan, digitalisasi, dan penguatan sektor ekonomi masyarakat, Minut dianggap berhasil menunjukkan kemajuan yang terukur.
Bupati Joune Ganda mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang disebutnya berperan besar mendorong hadirnya inovasi. Ia menegaskan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa transformasi pemerintahan di Minut berjalan konsisten.
“Ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah dan masyarakat Minahasa Utara terus bergerak menghadirkan inovasi yang manfaatnya langsung dirasakan publik. Kami akan tetap melahirkan program-program yang progresif dan adaptif,” ujar Joune Ganda.
Pemkab Minahasa Utara diketahui menitikberatkan inovasinya pada percepatan layanan publik yang mudah diakses, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi, dan penguatan sektor-sektor prioritas yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Joune Ganda, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Apkasi, menyebut penghargaan tingkat nasional ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat komitmen pembangunan daerah.
“Penghargaan ini menjadi kado terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Minahasa Utara. Kami akan terus menjaga konsistensi inovasi demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dengan capaian tersebut, Minahasa Utara diharapkan tetap menjadi rujukan nasional dalam penciptaan inovasi daerah, khususnya bagi wilayah-wilayah perbatasan yang membutuhkan percepatan pembangunan dan layanan publik yang lebih merata. (T3/*)
