Jerry Massie
Jakarta – Untuk menentukan capim KPK maka tim pansel harus menyeleksi dari nama-nama yang sudah lolos administrasi.
Yang utama mereka yang tak pernah terlibat kasus korupsi, bahkan tidak pernah menangangi kasus korupsi serta membebaskan tersangka koruptor.
DPR juga harus mendorong agar seleksi dipercepat di Komisi III. Uji kelayakan dan kepatutan di DPR harus kredibel dan transparan. Hindari titipan partai maupun lembaga tertentu.
- Wakili Gubernur Sulut, Sekwan Silangen Hadiri Pembukaan Turnamen Minahasa Selatan Bermazmur 2026
- Disnakerda Sangihe bersama Yayasan Sinibantu dan PT. Annur Jaya Gelar Pembekelan Bagi 42 Calon PMI Di Politeknik Nusa Utara Tahuna
- Audiensi Bersama Bupati Gorontalo, Tim Sekretariat DPRD Paparkan Kesiapan Temu Wicara PENAS XVII
Untuk itu dari awal sangat menentukan, kalau bisa ada wakil dari akademisi, profesional, advokad, jaksa, polisi biar nantinya sinkron.
Begitu pula calon pimpinan KPK harus melaporkan aset yang dimilikinya atau hartanya baik yang bergerak dan tidak bergerak. Itu wajin di publish ke publik.
Selain itu, pengalamanan di bidang penanganan korupsi menjadi syarat mutlak. Lebih dari itu para capim nama mereka bersih dari praktek korupsi. (JM)
