Jerry Massie
Jakarta – Untuk menentukan capim KPK maka tim pansel harus menyeleksi dari nama-nama yang sudah lolos administrasi.
Yang utama mereka yang tak pernah terlibat kasus korupsi, bahkan tidak pernah menangangi kasus korupsi serta membebaskan tersangka koruptor.
DPR juga harus mendorong agar seleksi dipercepat di Komisi III. Uji kelayakan dan kepatutan di DPR harus kredibel dan transparan. Hindari titipan partai maupun lembaga tertentu.
- Menenun Harapan dari Ruas Kasamaan–Sembel: Langkah Nyata PLN Hidupkan Ekonomi Desa Tempang Dua Lewat Paving Blok
- Bahas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Walikota Honandar Hadiri Rakerwil VI APEKSI di Kendari
- Bakal Digelar Besok! DPRD Sulut Agendakan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas LKPD Tahun 2025
Untuk itu dari awal sangat menentukan, kalau bisa ada wakil dari akademisi, profesional, advokad, jaksa, polisi biar nantinya sinkron.
Begitu pula calon pimpinan KPK harus melaporkan aset yang dimilikinya atau hartanya baik yang bergerak dan tidak bergerak. Itu wajin di publish ke publik.
Selain itu, pengalamanan di bidang penanganan korupsi menjadi syarat mutlak. Lebih dari itu para capim nama mereka bersih dari praktek korupsi. (JM)
