Sulut- Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut menyelenggarakan Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Dr. Victor Mailangkay, SH., MH, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut dr. Jeanny Yola Winokan, MAP, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulut, serta jajaran SKPD terkait.
Dalam pemaparannya, Prof. Budi Setiyono menyampaikan materi bertajuk “Mimpi Indonesia Emas dan Bonus Demografi”. Ia menekankan bahwa amanat kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada prinsipnya menggambarkan model pemerintahan yang menjamin rakyat untuk dapat hidup dengan kualitas yang layak.
“Hal ini dicapai melalui penerapan social security atau jaring pengaman sosial (social safety net), yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.” jelas Prof. Budi Setiyono.
Lebih lanjut, Prof. Budi Setiyono menggaris bawahi pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk. “Pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola akan mengubah fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam. Akibatnya, dapat terjadi berbagai persoalan seperti, Banjir dan kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas,penumpukan sampah,pencemaran sungai dan ketidakmampuan layanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat.” papar Prof. Budi Setiyono.
Dirinya menyampaikan bahwa berbagai bencana yang kini sering terjadi adalah dampak tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan indikator utama Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025-2029, yang meliputi:
-Pengendalian Kuantitas Penduduk.
-Pembangunan Keluarga.
-Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.
-Integrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (*J.Mo)
