Opini-Demokrasi Indonesia hari ini “merayap” di titik-titik yang tampaknya berubah. Ia tidak sedang runtuh secara formal, tetapi mengalami kelelahan substansial. Pemilu tetap diadakan secara rutin, Lembaga-lembaga negara maasih jalan normal, dan prosedur demokrasi berjalan seperti biasa, meski nggak bisa dibilang “Maju” sesuai harapan.
Tapi, demokrasi perlahan-lahan kehilangan jiwanya sebagai sarana kedaulatan rakyat. Politik makin melayu, partisipasi Masyarakat cuman jadi hiburan semata, dan Keputusan-keputusan politik besar negara malah ditentukan oleh segelintir elite yang punya koneksi kuat dengan kekuasaan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami masa peralihan. Peralihan ini bukan cuma soal berganti rezim dari satu ke yang lain, tapi lebih dalam lagi, yaitu perubahan sifat demokrasi itu sendiri. Sementara demokrasi prosedural makin kuat, demokrasi yang substantif malah semakin lemah. Di tengah kondisi begini, pertanyaan krusial yang harus kita tanyakan adalah: siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk memastikan arah demokrasi tetap memihak kepentingan masyarakat?
Di sinilah organisasi mahasiswa, terutama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), punya peran yang sangat penting dan krusial. Sebagai wadah kader, HMI bukan cuma bertugas membentuk intelektual di kampus, tapi juga mempersiapkan calon pemimpin yang punya kesadaran ideologis kuat, keberanian moral, dan empati sosial yang tinggi. Dari catatan sejarah, HMI selalu muncul di momen-momen besar bangsa, entah sebagai motor perubahan atau sebagai penjaga nilai-nilai luhur.
Tapi, kondisi sekarang ini memaksa HMI buat introspeksi yang jujur. Tantangan utamanya bukan hanya dari gejolak politik nasional, tapi juga dari dalam, di mana mereka mulai melenceng dari tradisi intelektual dan kritik sosial. Proses kaderisasi sering kali terjebak dalam rutinitas formalitas, sementara diskusi ideologi dan analisis sosial-politik nggak berkembang pesat. Akibatnya, banyak kader kehilangan kemampuan kritis dan gampang menyesuaikan diri dengan cara berpolitik yang pragmatis banget.
Padahal, demokrasi yang lagi transisi butuh aktor-aktor yang bisa jaga jarak kritis dari kekuasaan. HMI seharusnya jadi kekuatan penyeimbang, bukan cuma pelengkap sistem. Bagi kader HMI, politik nggak boleh dianggap sebagai arena mengumpulkan kepentingan pribadi, tapi sebagai ladang pengabdian dan perjuangan nilai. Kalau nggak sadar ini, keterlibatan mereka di politik malah bisa memperpanjang masalah demokrasi yang selama ini dikritik.
Peran penting HMI juga ada di kemampuannya membangun politik berbasis gagasan. Di tengah minimnya ide alternatif di ruang publik, HMI perlu tawarkan pandangan yang berakar dari nilai Islam dan keindonesiaan. Insan Cita bukan sekadar slogan, tapi pedoman etis yang harus dijalankan dalam sikap politik kader. Demokrasi yang sehat cuma bisa tumbuh kalau keadilan, kemanusiaan, dan dukungan buat kelompok lemah jadi fondasi utama.
Lebih lanjut, HMI harus lihat demokrasi sebagai proses yang terus diperjuangkan, bukan sesuatu yang sudah selesai. Kader HMI dituntut punya analisis tajam soal hubungan kekuasaan, berani kritik kebijakan yang nggak pro-rakyat, dan konsisten secara moral di setiap bidang kerja. Kalau nggak, HMI risiko hilang relevansinya sebagai gerakan intelektual dan moral.
Membentuk masa depan politik Indonesia nggak cukup dengan ganti pemain atau elite. Yang lebih pokok adalah bangun kesadaran bersama tentang urgensi demokrasi yang beradab. Di sini, HMI punya modal besar dari sejarah, ideologi, dan sumber daya kadernya. Tinggal gimana mengelolanya dengan serius dan bertanggung jawab.
Demokrasi yang lagi transisi ini jadi ujian buat semua komponen bangsa, termasuk HMI. Apakah HMI bakal tetap teguh sebagai penjaga nilai dan pemicu perubahan, atau malah hanyut dalam gelombang pragmatisme politik yang menyesatkan. Jawaban dari ini bakal sangat menentukan bagaimana wajah demokrasi Indonesia nanti. *
