Minahasa – Bupati Minahasa melarang jajaran SKPD keluar daerah, dalam rangka pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu di katakan Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Oktavian Roring, M.Si. IPU Asean Eng, saat rapat koordinasi Ketua Tim pemeriksa BPK Arther Belseran yang di hadiri para pejabat eselon II dan III, bertempat di ruang kerja Bupati,Senin (07/02/2022).
Dikatakan Bupati ROR, hal itu berkaitan dengan pemeriksaan administrasi oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 untuk merespon dan proaktif.
”Jika sudah terjadi pergantian pejabat, pejabat yang lama dan yang baru harus saling berkoordinasi agar pemeriksaan bisa berjalan baik,” Ujar Bupati ROR.
- Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan
- Kementerian ATR/BPN Dan KPK Jadikan Sulut, Percontohan Transformasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
- Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan
Soal larangan keluar daerah, Bupat ROR menegaskan pihaknya juga menerapkan sesuai edaran dari Pemerintah Provinsi Sulut terutama ke DKI Jakarta yang penyebaran Covid-19 Variaj Omicron sangat cepat.
Sementara Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Arther Belseran mengatakan, pemeriksaan akan berlangsung selama 14 hari kerja yakni hingga 24 Februari 2022.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits Muntu S.Sos. (Ronny)
