Minahasa-Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong, M.Si, menghadiri dan membuka kegiatan Expo Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pemkab Minahasa, bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulut, bertempat di Gedung Wale Nee Tou Tondano, Kelurahan Sasaran, Jumat (10/11/2023).
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKS) dengan tema aksi perubahan digital government ini diikuti oleh para peserta yang terdiri dari 43 pejabat eselon III Pemkab Minahasa.
Dalam sambutannya Bupati Kumendong menyampaikan inovasi jangan hanya menjadi tugas akhir. Tentunya dapat berkelanjutan dan ini bisa dipertandingkan.
“Nantinya yang terbaik bisa berikan anggaran untuk tahun depan. Ini perlu di perhatikan mengikuti Diklat PKM 2 dan salah satu parameter untuk daftar tunggu pejabat eselon 2,” Ujar Bupati Kumendong, yang diketahui selalu menjadi terbaik saat mengikuti Diklat seperti ini. Mulai dari Adum, PIM 3 dan PIM 2 yang berhasil menjadi terbaik.
- Perkuat Kebersamaan Dimomen HUT RI Ke 81, Polres Bitung Gelar Olahraga Bersama Bhayangkari
- Mendengarkan Pidato Presiden Dalam Rangka HUT RI Ke 71, DPRD Bitung 2 Kali Gelar Paripurna Dalam Sehari
- Jalin Kerja Sama Dengan RSUD Bitung, Yayasan Rumah Lukaku Indonesia Lakukan Pemeriksaan Mata Dan Kitanan Gratis
Inovasi proyek perubahan di tingkat PIM 2 meraih peringkat I (satu) nasional dan menjadi cikal bakal dilaksanakannya inovasi proyek perubahan berbasis digital di semua daerah di Indonesia.
Lebih lanjut Bupati Kumendong juga memberikan apresiasi terhadap para pembimbing dan peserta serta menjadi kesempatan yang berharga serta kemajuan di Kabupaten Minahasa.
Sebelumnya Kaban BPSDM Provinsi Sulut, Drs Marhaen Tumiwa MPD, menyampaikan sekira 4 bulan para peserta diproses dalam kurikulum berperan untuk belajar. Mereka menuangkan ide dan gagasan melalui proses pembelajaran mendiagnosa dan mengidentifikasi masalah serta mencari jalan keluar bagi organisasi. Sehingga memberi outcome untuk Pemkab Minahasa.
“Tema selama ini adalah smart government sehingga dituntut memiliki digital mainded. Tadinya aparatur teori birokrasi tapi kini teori holakrasi yang berpikir secara fungsi. Organisasi yang disiapkan birokrat. Peserta dibekali sehingga memiliki knowledge management,” ungkap Tumiwa sembari mengharapkan kegiatan seperti ini bisa menghasilkan birokrat yang berkelas dunia. (Ronny).
