Palu-Bupati Morowali Utara (Morut), Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morut Tahun Anggaran (TA) 2023 yang belum di audit (unaudited) ke BPK RI Perwakilan Sulteng, di Kota Palu, Kamis (28/03/2024).
Penyerahan LKPD tersebut, merupakan kewajiban Pemda di setiap tahun, untuk dikaji dan dinilai apakah memenuhi standar-standar akuntansi
Pemerintah.
BPK akan melakukan kajian dan pada akhirnya akan memberikan opini terhadap LKPD itu nantinya.
Seperti diketahui, dalam 4 tahun berturut-turut (2019-2022), LKPD Morut selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Menteri Nusron Ingin Target PTSL 2027 Ditambah, Perluas Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
- Bahas Rencana Kerja TA 2027 Dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp.10 Triliun
- Laporkan Progres Dukungan KSPEAN Papua Selatan, Wamen Ossy Tegaskan Landasan Kuat Agenda Pembangunan Nasional
“Kami berharap LKPD TA 2023 pun nantinya, akan meraih opini WTP juga,” ujar orang nomor satu di Morut itu.
Pada kesempatan itu, Bupati Delis, tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang selama ini telah memberikan masukan, dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan dalam tata kelola Pemerintahan di bumi tepo asa aroa tercinta. BPK RI juga senantiasa menjadi mitra strategis Pemda yang selama ini, turut berkontribusi positif terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Usai penyerahan laporan tersebut, Bupati Delis, langsung melaksanakan pertemuan intens dengan rekanan PT PLN, dalam rangka percepatan pembangunan SUTET di Morut.
Pada kesempatan itu, Bupati Delis telah menanda tangani SK Penetapan lokasi pembangunan SUTET yang akan melintas dari Kecamatan Mori Atas hingga Kecamatan Petasia Timur nantinya. (MCDD/NAL)
