Bitung, Redaksisulut-Perwakilan Deputi 5 Kantor Staf Presiden (KSP), Internasional NGO Forum on Indonesian Development (Infid) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kunjungi kota Bitung guna kesiapan Festival HAM yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Bitung. Kamis, (6/6/2024).
Dalam Festival HAM ke 10 ini berkolaborasi antara KSP, Infid, Komnas HAM dan Pemerintah Kota Bitung dan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2024.
Dari informasi, dalam Festival HAM ke 10 ini akan diikuti semua Kabupaten Kota se-Indonesia untuk mengambil bagian dalam pelatihan atau seminar di Kampus yang ada di Kota Bitung, keterlibatan anak muda, pengelolaan media, bazar, forum pararel serta mendorong Daerah lebih fokus dalam penanganan HAM, HIV Aids, index toleransi, rakor pra festival, akses disabilitas serta Goes to campus STBM, STIE Petra.
Dalam kesempatan, Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia Strategis Kantor Staf Presiden, Prof. Dr. Rumadi Ahmad menyampaikan bahwa tadi kami didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah bertemu dengan beberapa pejabat di Kota Bitung dan pada prinsipnya kami hadir untuk mengecek kesiapan dari Kota Bitung terutama kesiapan teknis baik pada hari H, maupun pra Ivennya.
“Harapan kami dengan adanya Festival HAM ini, pertama, kita ingin menjadikan isu HAM menjadi konsen kita bersama, kedua kami ingin mengajak semua aparat pemerintah, terutama pemerintah daerah itu mempunyai pemahaman dan konsen tentang isu-isu HAM dengan perspektif yang luas dan ketiga pemilihan satu tempat juga ada dimensi apresiasinya. Jadi kita memilih Bitung sebagai bentuk apresiasi penghargaan karena dari data-data selalu peringkatnya selalu baik”. Katanya.
Dalam kesempatan dirinya juga mengajak terlibat dalam festival HAM terutama sebelum atau pada pra Iven dan kami akan mengadakan sejumlah kegiatan yang tujuannya bukan hanya mengajak kampus tetapi bagaimana anak-anak muda teman-teman mahasiswa itu bisa terlibat dalam festival HAM.
“Teman-teman mahasiswa sudah mengenal istilah HAM tetapi barangkali sisi manusia yang di tangkap selalu hal-hal yang serem, pelanggaran HAM dan sebagainya, makanya kami ke kampus untuk memeriahkan festival ini juga untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang HAM terutama dari teman-teman Komnasham yang juga akan memberikan pengetahuan itu sehingga sosal HAM ini bisa kita perbincangkan, bisa kita sikapi dengan lebih rileks, bisa lebih santai jadi kalau bicara HAM tidak perlu selalu bicara hal-hal yang serem-serem soal kekerasan tetapi dimensi HAM itu luas karena HAM itu bukan hanya terkait dengan hal sipil dan politik tetapi HAM juga terkait dengan persoalan ekonomi, sosial, budaya “. Kata Rumadi.
Tak hanya itu Rumadi juga memberikan contoh dimana kalau ada Pemerintah Daerah misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang memastikan Masyarakat bisa mendapatkan akses ekonomi yang baik, kebijakan terkait dengan kesehatan, pendidikan itu pada dasarnya adalah implementasi dari HAM.
“Jadi kalau dengan pemahaman lebih luas sebenarnya kita bisa lebih rileks dan bisa memberikan penghargaan kepada pemerintah didalam membuat kebijakan – kebijakan”. Katanya seraya menyampaikan bahwa Festival HAM ini menjadi ruang yang aman untuk bertemu masyarakat sipil, rakyat dengan stakeholder pemangku kebijakan tentang apa masalah HAM yang dihadapi dan apa upaya kebijakan yang dapat dipercepat berkaitan dengan Ham baik itu sosial politik, ekonomi, Budaya bahkan lingkungan, agraria dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Gatot Ristanto, SH, MM juga menyampaikan bahwa dari festival ini kami mendorong bagaimana HAM ini bisa menjadi pedoman didalam proses pembangunan berbasis hak asasi. Artinya bahwa daerah harus bisa melindungi, menghormati, memenuhi dan juga menegakan hak asasi di dalam pelaksanaan Undang-undang.
“Di konteks ini sebetulnya, Bitung di pilih bersama-sama dari Jakarta oleh Komnasham, KSP, Indvid dan juga Kota Bitung yang sudah bersedia menjadi tuan rumah. Sebetulnya di pilih karena adanya indikator toleransi, demokrasi yang kemudian dinilai bahwa ini merupakan daerah yang memiliki kemajuan terhadap HAM. Oleh karena itu diharapkan juga festival ini bisa mendorong bagi Pemerintah yang lain untuk bisa mengembangkan bagaimana hak asasi ini bisa di tempatkan dalam proses pembangunan yang ada di setiap daerah masing-masing”. Kata Ristanto.
Ari Wibowo SKPm, MSc, Infid Program untuk HAM dan Demokrasi dalam kesempatan juga menyampaikan bahwa kalau dari Infid sendiri, kami untuk esensi festival HAM, insisiator Infid sejak 2014. Jadi pada waktu itu Infid mendorong bagaimana kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam pemajuan Kabupaten Kota yang kebijakannya berbasis HAM.
Menanggapi hal ini, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meiva Woran mengapresiasi kedatangan tim di Kota Bitung dimana untuk meninjau kesiapan pelaksanaan Festival HAM ke 10 di Kota Bitung.
“Sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh tim yang sudah hadir dan terima kasih juga sudah percayakan Kota Bitung menjadi tuan rumah untuk kegiatan Festival HAM ke-10”. Kata Kadis Meiva.
Adapun Tim usai pertemuan di Kantor Wali Kota Bitung juga melakukan kunjungan ke kampus STIE Petra Bitung dan STBM Duasudara Bitung. (Wesly)
