Jakarta-Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengingatkan pemerintah pusat agar lebih berhati-hati dalam kebijakan efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Pasalnya, mayoritas daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer pusat akibat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Peringatan itu mengemuka dalam rapat internal Apkasi yang digelar secara daring, Senin (15/9/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi (Bupati Lahat) dan Sekjen Apkasi, Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara).
Burzah Zarnubi menegaskan, rapat ini membahas dampak langsung rencana efisiensi TKD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Hasil pembahasan ini akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Mendagri dan Menkeu sebagai masukan dari daerah,” ujarnya.
Sekjen Apkasi Joune Ganda menambahkan, kebijakan efisiensi TKD dikhawatirkan menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Baca:Bupati Joune Ganda Segarkan Jajaran, Chresto Palandi Ditunjuk Plh Kaban Kesbangpol Minut
“Ketergantungan daerah terhadap TKD masih sangat tinggi, sementara sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai. Jika TKD dipangkas, belanja publik dan pembangunan fisik bisa terhambat,” tegas Joune.
Ia mencontohkan, kebijakan itu dapat berimbas pada pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Apkasi telah melayangkan surat permohonan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
“Apkasi mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan Pemda untuk mencari solusi yang adil atas rencana penurunan TKD,” tutur Bupati Minut dua periode tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan, efisiensi TKD diperlukan untuk mendorong efektivitas penggunaan anggaran.
Menurutnya, realokasi dana akan difokuskan pada program prioritas seperti jaring pengaman sosial, kesehatan, pendidikan, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembahasan alokasi TKD masih terus dilakukan bersama Badan Anggaran DPR. Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD dipatok hanya Rp650 triliun, turun tajam dibanding realisasi APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun. (*Advetorial)
