Dumoga – Sejumlah program Jaring Pengaman Sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, harus benar-benar tepat sasaran. Karena program ini penting bagi warga, apalagi dampak kenaikan Harga Bahan Bahan Minyak (BBM).
Ketua DPC Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Dumoga Lodewik Mawikere, mengatakan pihaknya akan mengawasi secara ketat penyaluran bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima.
Sebab dalam pemantauan JPKP beberapa waktu lalu di desa Bumbungon,desa Pusian dan desa Toruakat kecamatan Dumoga, menemukan ada warga yang mampu tapi masih menerima bantuan (BLT BBM) dari pemerintah.
“Penyaluran BLT BBM ini harus kita awasi dengan ketat, agar tepat sasaran sehingga tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dapat terwujud”. Jelas Mawikere.
- Diresmikan Presiden Prabowo, Pemkab Minsel Dukung Pengoperasional 1.061 Unit KDKMP
- Bupati Michael Thungari Beri Dukungan dan Apresiasi Serta Motivasi Bagi Ke Empat Siswa Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara
- Wabup Vasung Hadiri Groundbreaking 10 Gudang Pangan Polri dan Launching Operasional 166 SPPG
Dikatakan Mawikere, dalam melakukan pemantauan di beberapa desa tersebut, ada warga (red) yang sudah memliki kendaraan roda empat (mobil) tapi masih menerima bantuan BLT BBM dari pemerintah.
“JPKP tidak akan membiarkan penyaluran yang tidak tepat sasaran terjadi di Wilayah kerja DPC Dumoga”. Ujar Mawikere.
Mawikere meminta Pemerintah desa harus melakukan perbaikan dan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar data tersebut valid dan sesuai kondisi di lapangan. (Onal Ponamon)
