34 Plt Kumtua Resmi Dilantik, Mokosolang Ingatkan Percepat Pembenahan Administrasi Desa

Mitra – Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH bersama Wakil Bupati Drs Jocke Legi melantik 34 pejabat Hukum Tua.

Adapun pelantikan tersebut dilaksanakan usai Upacara peringatan Hut RI ke 76, pada tanggal 17 Agustus 2021 lalu, dilapangan Ompi Ratahan.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mitra Arnold Mokosolang kepada redaksisulut.com mengatakan, setiap pejabat Hukum Tua yang baru dilantik wajib melakukan pembenahan administrasi yang ada di desa masing-masing.

“Saya mintakan kepada 34 orang pejabat Hukum Tua yang baru saja dilantik, segera mengecek semua kekurangan baik itu administrasi, memperbaiki serta segera mempercepat semua proses berkaitan dengan program yang ada di Desa. Pasalnya saat ini sudah masuk bulan kedelapan,” ujar Mokosolang. Kamis, (19/08/2021).

Menurut Mokosolang ada beberapa hal yang harus diperhatikan para Plt Hukum Tua, antara lain percepatan proses administrasi Dana Desa.

“Yang pertama, saya minta proses administrasi Dana Desa dipercepat mengingat Dandes sudah masuk pada tahap kedua. Progres kita tentang Dandes pada saat ini masih rendah, ini disebabkan oleh keterlambatan pihak desa itu sendiri. Baik itu bendahara Desa, Operator ataupun Hukum Tua itu sendiri. Dikarenakan ada terlambat mengurus interkoneksi program,” kata Mokosolang.

Lebih lanjut, mantan Kabag Humas inipun mengungkapkan, bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah desa, dengan dikoneksikan program atau aplikasi KPPN harus segera diselesaikan supaya tidak mengalami keterlambatan.

“Karena target kita, tahap II dandes ini akan di selesaikan sampai pada bulan September 2021. Agar supaya dibulan September ketika kita melakukan APBDes perubahan sudah selesai, sehingga pada bulan Oktober dan November 2021 kita kurang masuk dalam tahap ke III, pada bulan Desember 2021 sudah tidak ada lagi pelaksanaan program kegiatan di tahun ini. Kita tinggal menyelesaikan administrasinya, serta mempersiapkan untuk APBDes 2022,” ungkap Mokosolang.

Pada kesempatan itu, Mokosolang juga mengingatkan bahwa pejabat Hukum Tua merupakan pekerjaan utama dan bukan pekerjaan tambahan.

“Saya minta pejabat Hukum Tua yang baru dilantik, apa pula mereka itu ASN. Agar jangan menganggap pekerjaan Pejabat Hukum Tua itu hanya pekerjaan tambahan. Karena itu merupakan pekerjaan yang utama, dikarenakan nantinya mereka itu akan dibayarkan tunjangan seperti para Hukum Tua defenitiv. Tetapi semua itu membutuhkan proses, dalam artian segera menyelesaikan dokumen secara administrasi status mereka sebagai ASN. Jangan lambat, karena di Mitra ini kami bekerja cepat, kalau ada Hukum Tua yang tidak beres. Sesuai SK menyatakan, sewaktu-waktu mereka bisa diganti karena ini untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Mokoselang ingatkan untuk segera diproses mengingat masyarakat membutuhkan dana tersebut dimasa pandemi ini.

“Ketiga berkaitan dengan penyaluran BLT, saya minta segera di proses. Karena uang ini dibutuhkan oleh rakyat karena saat ini di masa pademi dibutuhkan masyarakat. Jangan panang enteng, karena pada saat ini sering masyarakat menanyakan kapan dana BLT itu akan segera dicairkan. Sementara pemerintah desa tidak mengajukan, atau lambat dalam proses permintaan BLT itu sendiri,” ujar Mokosolang.

Menutup wawancara, Mokosolang mengatakan, Pejabat Hukum Tua yang baru dilantik harus memperhatikan serta memberikan pelayanan terbaik dalam pencegahan dan penanganan Covid 19. Jika ada Hukum Tua yang terkonfirmsi positif akan segera di PLHkan.

“Keempat tentang penanganan covid-19, jangan waktu lalu penanganannya bagus. Tapi sekarang setelah pejabat Hukum Tua yang baru masyarakat mengeluh. Kalau ada permasalahan mengenai covid-19, ada yang terkonfirmasi harus cepat tanggani. Kami tegaskan kalau ada hukum tua yang terkonfirmasi positif kami akan segera PLHkan. Demikian juga dengan perangkat desa, Karena kita tidak mau main-main tentang penanganan covid-19,” pungkasnya. (T3/*)

Related posts