Minut-Aktivis William Luntungan menuding adanya permainan kotor dalam distribusi solar bersubsidi di Sulawesi Utara. Ia menyebut penyalahgunaan barcode Pertamina membuka jalan bagi para “pemain solar”, sementara sopir dump truk resmi dipaksa antre berjam-jam. Hiswana Migas Sulut menegaskan, seluruh SPBU wajib beroperasi sesuai SOP dan diaudit independen.
Kelangkaan solar bersubsidi di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Ratusan sopir dump truk pengangkut Material batu, pasir dll, mengeluhkan antrean panjang di SPBU yang tak kunjung terurai, bahkan sering berujung pada ancaman saat mereka mencoba protes.
Juru bicara Aliansi Sopir Dump Truk, William Luntungan, menyebut akar persoalan ada pada dugaan penyalahgunaan barcode Pertamina. Barcode milik sopir resmi kerap digunakan pihak lain tanpa izin, sehingga justru pemilik sah yang terblokir.
“Berapa pun suplai solar subsidi ditambah, tidak akan mencukupi jika permainan ini dibiarkan. Teman-teman sopir sudah lelah antre berjam-jam, bahkan tidak bisa bersuara karena sering diteror,” tegas William dalam konferensi pers, Selasa (16/9/2025).
Baca:RPKD Jadi Peta Jalan Baru, Pemkab Minut Targetkan Penurunan Kemiskinan Lima Tahun ke Depan
Ia menambahkan, praktik ini diduga memberi jalan mulus bagi “pemain solar” menguasai distribusi BBM bersubsidi. Untuk menekan agar aparat dan pemerintah bertindak, ratusan sopir dump truk berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 23 September 2025.
“Kami menuntut investigasi serius dan tindakan tegas. Solar subsidi ini hak rakyat kecil, bukan untuk memperkaya diri sendiri,” pungkas William.
Di sisi lain, Hiswana Migas Sulut merespons keluhan ini dengan menegaskan bahwa seluruh SPBU wajib tunduk pada aturan Pertamina dan regulasi pemerintah.
“ Kepada semua anggota Hiswana Migas kami mendorong utk meningkatkan Pengawasan., dan pada prinsipnya semua SPBU harus beroperasi sesuai SOP yang sudah ditetapkan oleh Pertamina, serta menjalankan peraturan pemerintah dalam hal ini BPH Migas. Setiap SPBU juga wajib diaudit Pasti Pas oleh lembaga audit yg independen,” tegas Sekretaris Hiswana Migas Sulut, Jimmy Mogi, mewakili Ketua Sony Bongkriwang.
Dengan desakan publik yang semakin keras, tekanan kini tertuju pada pemerintah, aparat penegak hukum, dan Pertamina untuk mengusut tuntas dugaan permainan solar bersubsidi. (T3)
