Minut- Pemerintah pusat menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan efektif dan mencerminkan kemajuan nyata reformasi birokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke MPP Minahasa Utara, Kamis (8/1/2026).
Dalam kunjungan itu, Wamendagri menelusuri seluruh rantai pelayanan, mulai dari loket awal hingga loket akhir, untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Hasil peninjauan menunjukkan proses pelayanan berlangsung cepat, terintegrasi, dan efisien. Wamendagri menilai sistem yang diterapkan tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Pelayanan di sini berjalan singkat, jelas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ini yang menjadi tujuan utama reformasi pelayanan publik,” ujar Akhmad Wiyagus.
MPP Minahasa Utara menyediakan berbagai layanan strategis dalam satu atap, mulai dari pengurusan BPJS, perizinan usaha, administrasi pernikahan dan perceraian, hingga Persetujuan Bangun Gedung (PBG). Layanan PBG dinilai memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan Program Strategis Nasional, termasuk percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Wamendagri secara terbuka mengapresiasi kepemimpinan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang dinilai berhasil menghadirkan MPP sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan sekaligus penguatan iklim investasi.
“Tidak berlebihan jika Minahasa Utara meraih Investment Government Award. Dari apa yang saya lihat, pelayanan publik di sini benar-benar dikelola dengan baik,” tegasnya.
Menurut Akhmad, keberadaan MPP Minahasa Utara menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan agar MPP tetap relevan dan optimal dimanfaatkan masyarakat.
“Penghargaan bukan titik akhir. Justru menjadi pemacu untuk bekerja lebih kreatif dan responsif,” katanya.
Wamendagri juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar seluruh layanan yang tersedia di MPP dapat dimanfaatkan secara maksimal, sekaligus memperkuat peran MPP sebagai pusat pelayanan publik terpadu di daerah. (T3/*)
