Tomohon-Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka mengikuti penyampaian Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, Jumat (14/8/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Johnny Runtuwene, D.E.A., didampingi Wakil Ketua Donald Pondaag dan Wakil Ketua Jefri Polii, S.I.K.
Turut hadir Korwil BIN Tomohon Avons Sumenge, S.STP., Wakapolres Tomohon Kompol Stenly Mawidingan, S.Sos., Pabung Tomohon Mayor Cba Robby Rengkung, mewakili Kajari Tomohon Kasi Datun Agung Nugroho, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., jajaran Pemerintah Kota Tomohon, LVRI, para pejuang Kota Tomohon serta insan pers.
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta mengikuti secara langsung pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dari Gedung Nusantara, Jakarta.
Presiden: 121 Kebijakan Transformatif dalam 663 Hari
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahannya, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif, atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
Kebijakan tersebut, menurut Presiden, diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, termasuk persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Presiden menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas serta gotong royong seluruh unsur bangsa.
Namun, Presiden mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal empat hingga lima tahun.
Delapan komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit.
Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk sekaligus menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan keuntungan PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8 persen.
Di sektor energi, Presiden menyampaikan Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau USD9,5 miliar.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegas Presiden.
Program Pemerintah
Presiden juga memaparkan sejumlah program dan capaian pemerintah lainnya, antara lain pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026 serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 108 juta orang.
Presiden menekankan pembangunan Indonesia merupakan pekerjaan bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” pungkasnya.
Restrukturisasi BUMN
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo turut menyoroti restrukturisasi besar-besaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
Presiden menjelaskan, saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk karena adanya lapisan direksi dan komisaris serta sejumlah perusahaan yang dinilai tidak produktif.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.
Dari restrukturisasi tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun setiap tahun. Dana tersebut selanjutnya diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan dan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Presiden juga menyampaikan peningkatan kinerja sejumlah BUMN pada enam bulan pertama 2026. Laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen dan PTPN 54,4 persen.
Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dorong Hilirisasi dan Optimalisasi Devisa
Pemerintah juga terus mendorong industrialisasi dan hilirisasi nasional melalui berbagai proyek strategis yang dilaksanakan melalui Danantara.
Presiden menyampaikan pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium serta sejumlah proyek waste to energy.
Selain itu, pemerintah mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.
Presiden menegaskan seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan semata-mata untuk kepentingan satu masa jabatan, melainkan untuk meletakkan fondasi bagi masa depan bangsa Indonesia.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegas Presiden.
(*/Bertje)
