Tomohon – Pemerintah Kota Tomohon terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan melalui penyusunan regulasi yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), yang dibuka langsung oleh Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H., di Hotel Wise Tomohon, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. FGD ini menjadi tahapan penting dalam menghimpun berbagai masukan dan menyempurnakan substansi rancangan regulasi agar dapat menjadi landasan hukum yang jelas, komprehensif, serta implementatif bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menegaskan bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan, menyusun program, dan mengelola anggaran, tetapi juga dari kemampuannya membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Menurutnya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki posisi strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Seluruh lembaga tersebut harus mampu bekerja secara sinergis, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebatas struktur organisasi atau pemenuhan administrasi,” tegas Caroll.
Ia menjelaskan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pembentukan, tugas, fungsi, kepengurusan, hubungan kerja, pembinaan, pengawasan, hingga mekanisme pertanggungjawaban LKK.
Wali Kota juga mengingatkan agar Ranperwali yang disusun tidak sekadar memenuhi aspek formal dan rumusan hukum, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan serta memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat.
Dalam FGD tersebut, Caroll menyampaikan empat aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, kepastian hukum dan kejelasan tata kelola, termasuk kedudukan, tugas, fungsi, persyaratan, mekanisme pembentukan, serta hubungan kerja masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Kedua, penguatan kapasitas dan pemberdayaan LKK melalui pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kemampuan pengurus agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.
Ketiga, penguatan sinergi dan koordinasi antara pengurus LKK, lurah, camat, serta perangkat daerah terkait sehingga lembaga kemasyarakatan dapat menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.
Keempat, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap lembaga menjalankan tugasnya dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Secara khusus, Wali Kota berharap keterlibatan Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dapat memperkuat kualitas rancangan regulasi, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketepatan rumusan norma, dan kepastian pelaksanaan.
“Saya meminta tim penyusun bersama perangkat daerah dan pihak terkait untuk menindaklanjuti seluruh masukan FGD ini secara cermat. Kita harus menghindari lahirnya regulasi yang hanya baik di atas kertas, tetapi sulit diterapkan. Sebaliknya, kita ingin menghasilkan peraturan yang jelas, realistis, terukur, dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” ujarnya.
Caroll juga berharap setelah melalui proses penyempurnaan dan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku, seluruh camat dan lurah dapat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan regulasi tersebut dengan mengedepankan prinsip pelayanan, partisipasi, gotong royong, dan kepentingan masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Tomohon tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang kuat, profesional, dan berdaya guna, kita berharap pembangunan akan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas,” tambahnya.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kevin Karwur, S.H., serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tomohon Martin Harefa, S.H.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tomohon Nyoman Nirmala, S.H., M.H., serta peserta dari utusan kelurahan dan tokoh masyarakat.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Tomohon berharap Ranperwali tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam menentukan arah pembangunan di wilayah masing-masing.
