Tomohon – Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, serta disiplin fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Caroll saat membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang digelar di Metland Marron Hotel Tomohon, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Caroll menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, Jifvy Magdalena Dina Paomey, S.IP., M.Ak., CGAA, yang merupakan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Seksi Wilayah IVA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Menurut Caroll, APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD harus berpedoman pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Saat ini kita berada pada tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kehadiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 adalah kompas bagi kita, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga sebagai landasan agar penyusunan APBD dilakukan secara terarah, terpadu, dan disiplin, dengan tetap menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Caroll.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan prioritas pembangunan. Seluruh program yang disusun harus konsisten dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD dan RKPD Tahun 2027 hingga KUA-PPAS dan RKA-SKPD.
Caroll mengingatkan agar tidak terjadi kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran. Setiap perangkat daerah juga diminta menyelaraskan program kerja dengan Program Strategis Nasional.
Kedua, penganggaran harus berorientasi pada kinerja, prioritas, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan dari dampak pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, perangkat daerah diminta lebih selektif menentukan prioritas belanja, menghindari pemborosan kegiatan administratif, serta mengutamakan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan sosial, dan penguatan ekonomi daerah.
Setiap usulan anggaran juga harus dilengkapi target kinerja yang terukur serta memenuhi ketentuan belanja wajib atau mandatory spending secara substantif.
Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, disiplin fiskal, dan akuntabilitas penganggaran. Seluruh perangkat daerah diminta cermat dalam menyusun anggaran, termasuk memastikan kesesuaian program dan subkegiatan, ketepatan kode rekening, standar harga satuan, volume kebutuhan, hingga sumber pendanaan.
Caroll juga mengingatkan agar penyusunan belanja dilakukan secara rasional dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah sehingga tidak menimbulkan beban keuangan pada masa mendatang.
“Yang ingin kita capai adalah APBD yang tidak hanya baik dari sisi penyusunan dan kelengkapan administrasi, tetapi juga sehat dari sisi fiskal, tepat dalam pengalokasian, dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan, serta pada akhirnya memberikan manfaat bagi pembangunan serta masyarakat Kota Tomohon,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Caroll mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan sosialisasi tersebut secara maksimal melalui diskusi aktif bersama narasumber. Hal ini dinilai penting agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi dan mekanisme penyusunan APBD 2027.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Tomohon Drs. Djonny Runtuwene bersama pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Plt. Kepala BPKPD Kota Tomohon Dani Liuw, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
