Manado-Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulut Drs Steven Kandouw membuka FGD “Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila di era Reformasi.
Kegiatan tersebut digelar di Graha Gebernuran Provinsi Sulut, Jumat (31/5/2024) malam. Dihadiri civitas akademika Fisip Unsrat dan TNI/Polri.
Dalam arahannya, Wagub Kandouw mengatakan, Pancasila tidak boleh dirubah-ubah sebagai sumber hukum yang paling tinggi di negeri ini.
“Refleksi, kontemplasi dan evaluasi boleh kita rubah. Yang boleh kita rubah yaitu turunan dari Pancasila yaitu konstitusinya,” kata Kandouw.
- Aksi Heroik Selamatkan Korban Kebakaran Mega Mall, Gubernur Yulius Beri Penghargaan Khusus Bagi Tim Damkar Manado
- Gelar RDP, Komisi IV DPRD Sulut Mediasi Permasalahan Antara Pekerja Dengan Pihak Penyedia Jasa Di Lingkungan RSUP Kandou
- Sekprov Tahlis Gallang Tegaskan Peran DWP Provinsi Sulut Sebagai Penyangga Kinerja ASN dan Mitra Kerja Pemerintah
Menurut Wagub, kita semua tau persis konstitusi paling tua yaitu konstitusi Amerika yang berlakunya 1789. Sampai sekarang sudah 27 kali di amandemen. Konstitusi Malaysia 1957 sampai sekarang sudah 61 kali di amandemen.
“Dengan demikian saya mendorong, mensupport bahwa konstitusi kita harus apdate. Karena demokrasi kita sangat liberal, lebih liberal dari demokrasi di Amerika. Apalagi di era digital seperti ini menjadi puncak liberasi kita. Sudah over lap, Ini betul-betul kita kaji lebih mendalam,” saran Kandouw.
Wagub juga memberikan apresiasi kepada forum komunikasi TNI/Polri yang sudah menggagas ini.
“Mudah-mudahan dengan tahapan FGD yang sudah mulai hidup ini akan secara konferensi memberikan panduan kepada lembaga tertinggi negara tentang amandemen konstitusi sekaligus mengevaluasi keberadaan implementasi Pancasila secara jelas,” pungkasnya. (*)
