Deprov-Ratusan penambang rakyat dari wilayah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (14/5/2025).
Mereka menuntut keadilan dan perhatian setara dari lembaga legislatif terkait nasib tambang rakyat di daerah mereka.
Dalam tuntutannya, massa meminta DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji dan menangani persoalan pertambangan rakyat di Bone Bolango, serupa dengan yang telah dilakukan terhadap tambang di Pohuwato.
Menanggapi tuntutan tersebut Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Camaru,menegaskan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ia menilai pentingnya kebijakan tambang yang adil dan tidak berpihak semata kepada pemodal.
“Pansus ini dibentuk bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk menyusun regulasi yang mengakomodasi suara rakyat, khususnya para penambang tradisional yang menggantungkan hidupnya dari tambang,” ujarnya, saat menerima para pendemo di ruang siang DPRD.
Meyke juga menolak segala bentuk tekanan eksternal terhadap pansus, dan meminta semua pihak memberi ruang kerja yang independen bagi lembaga tersebut.
“Tugas kami adalah membangun warisan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jangan ada intervensi dalam proses ini,” tambahnya.
Ia mengakui keberadaan investor tidak bisa dihindari dalam dunia pertambangan, namun menegaskan bahwa kehadiran investasi tidak boleh menyingkirkan masyarakat lokal yang telah menggantungkan hidup pada aktivitas tambang sejak lama.
“Kami minta waktu untuk memproses dan memperjuangkan aspirasi ini. Setiap poin yang disampaikan akan kami bahas secara mendalam,” pugkas Meyke. (*)
