Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) RI, Raja Juli Antoni, memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, baru – baru ini.
Ia menyampaikan apresiasi, kepada seluruh jajaran yang berada di pusat maupun daerah atas komitmen dalam penyelesaian target-target program di Kementerian ATR/BPN.
“Kami ucapkan terima kasih atas jerih juang Bapak/Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke yang setiap hari mendedikasikan dirinya, dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Dengan jerih juang tersebut kita sampai kepada titik yang menggembirakan,” ujar Raja Juli Antoni, membuka jalannya rapat.
Ia menginginkan, agar program prioritas Nasional dilakukan secara maksimal dalam transisi pemerintahan yang berlangsung hingga dua pekan ke depan.
” Saya berharap, kita bisa menjaga proses transisi ini dengan terus memaksimalkan kinerja kita, sehingga siapa pun nanti yang akan dipilih untuk memimpin kementerian ini akan menerima legacy yang maksimal dari kepemimpinan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ” tutur Wamen ATR/BPN RI itu.
Salah satu yang disoroti dalam pertemuan ini, adalah capaian realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Saat ini, akumulasi pendaftaran tanah secara Nasional sudah mencapai 118 juta bidang tanah. Raja Juli Antoni, menyebutkan, dalam minggu ini, Peta Bidang Tanah (PBT) Luas mencapai 101.720 ha dan PBT Bidang, mencapai 5.306 Bidang.
Sementara itu, realisasi SHAT tercapai sebanyak 82.592 bidang.
Capaian program lainnya, yakni sertipikasi tanah elektronik yang sudah semakin masif. Saat ini sudah terdapat 465 kantor elektronik atau 95,6 persen dari total 486 Kantor Pertanahan di 32 Provinsi. Tercatat, sebanyak 1.231.124 Sertipikat Tanah Elektronik yang telah diterbitkan.
Rapat ini diikuti secara langsung para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan secara daring.
Pertemuan ini membahas program strategis Nasional lainnya, seperti dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, Peta Panjang Batas Kawasan Hutan, Data Tanah Ulayat, Data dan Informasi P4T, SK Redistribusi Tanah, Akses Reform, Peta Zona Nilai Tanah, dan Penanganan Sengketa yang ada. (YS/PHAL/Hms ATR/ BPN Morut/NAL)
