Minut-Terkait pengaduan masyarakat yang dipublikasikan melalui portal berita salah satu media online menarik perhatian publik dan langsung ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja sama dengan Inspektorat Minahasa Utara. Rabu, (6/11/2024).
Langkah cepat tersebut memicu diskusi terkait peran Inspektorat sebagai lembaga pemberi peringatan dini sebelum permasalahan diangkat ke ranah hukum.
Kepala Inspektorat Minahasa Utara Stephen Tuwaidan menekankan pentingnya upaya preventif dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah.
“Menurut Nota Kesepahaman antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH dengan Nomor 100.4.7/437/SJ; 1 Tahun 2023 dan NK/1/1/2023, pengawasan preventif adalah langkah krusial untuk mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Kerja sama ini bertujuan agar proses pengawasan lebih terkoordinasi sehingga penanganan potensi masalah dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi kasus yang memerlukan penindakan hukum”, jelas Tuwaidan.
- Diresmikan Presiden Prabowo, Pemkab Minsel Dukung Pengoperasional 1.061 Unit KDKMP
- Bupati Michael Thungari Beri Dukungan dan Apresiasi Serta Motivasi Bagi Ke Empat Siswa Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara
- Wabup Vasung Hadiri Groundbreaking 10 Gudang Pangan Polri dan Launching Operasional 166 SPPG
Ia juga menyatakan terkait persoalan yang yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah selesai sesuai aturan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan preventif sesuai regulasi yang ada. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan akuntabilitas tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah”, ujar Tuwaidan.
Dengan komitmen Inspektorat dan dukungan APH, pemerintah daerah Minahasa Utara berharap upaya ini dapat menjadi langkah yang efektif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, serta mampu meredam potensi pelanggaran sejak dini.
