Sulut – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (ratas) online penanganan covid-19 di Indonesia dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Dalam ratas online itu, Presiden meminta Pemda melakukan refocussing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

Untuk itu, Wagub Steven O.E. Kandouw menegaskan kesiapan Pemprov Sulut melaksanakan instruksi presiden dalam menangani pandemi covid-19 di wilayahnya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 48,5 miliar untuk penanganan covid-19 di Sulut.
- Peringati Harkitnas Ke-118, Kementerian ATR/BPN Gelar Upacara Dengan Semangat Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara
- Dapat Tanah Orang Tua, Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini
- Perkuat Kepastian Hukum Untuk Rumah Tinggal, Masyarakat Bisa Tingkatkan Sertipikat HGB ke HM Sekarang
“Semua alat kelengkapan untuk menangani covid-19 harus sudah diadakan. Ini juga perintah dari Bapak Gubernur supaya semua kelengkapan seperti rapid test, masker, sarung tangan dan lain lain sudah harus ada secepatnya,” kata Kandouw didampingi Sekdaprov Edwin Silangen dalam rapat bersama Satgas Covid-19 Sulut di Kantor Gubernur, Kamis (26/3/2020).

Selain itu, wagub juga menerangkan pentingnya kesiapan rumah singgah di Sulut untuk merawat pasien covid-19.
“Rumah singgah juga harus siap serta alat-alat pendukung lainnya. Dan stimulus kepada dokter, perawat dan tenaga surveilans harusnya dianggarkan dana stimulus kepada mereka,” tandas Kandouw.
“Semua poli-poli batasi jam kerja untuk fokus covid-19 membantu tenaga dokter dan perawat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wagub Kandouw menyebut bahwa seluruh tempat umum dan pusat keramaian di Sulut harus dilengkapi bilik disinfektan untuk mencegah penyebaran covid-19.
“Semua usaha seperti supermarket dan tempat-tempat keramaian atau tempat umum harus dibuatkan bilik disinfektan dan masyarakat harus selalu terapkan physical distanting. Dan sesuai perintah Pak Gubernur kepada satgas covid-19 agar semua orang dalam pengawasan harus diumumkan,” tutup Kandouw. (JM)






