Sulut – Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen menerima kunjungan audiensi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani di ruang kerjanya, Senin (29/3/2021).
Pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan ini membahas sejumlah hal diantaranya terkait realisasi dana desa, DAK Fisik, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta UMI (Usaha Mikro).
Terungkap, masih kurangnya penyaluran dana desa tahap 1 di Sulut. Dari 1507 desa, baru sekitar 220 desa yang menyalurkan dana desa disebabkan belum maksimalnya koordinasi perangkat desa dengan pemerintah daerah serta masalah validasi data penerima dana desa.
“Untuk itu sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulut dengan KPPN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk bersama-sama mendorong percepatan penyaluran dana desa ini, sehingga dapat tersalurkan,” kata Silangen.
- Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis Dukung Asta Cita Presiden Prabowo
- Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Pembangunan di Kalimantan Timur
- Bupati Minut Pnt. Dr. Joune Ganda Hadiri Ibadah Pengucapan Syukur Jemaat GMIM Baitani Winuri
Kemudian yang berkaitan dengan KUR dan UMI di Sulut terkendala dengan input data dari calon debitur.
“Untuk itu nantinya akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan, sehingga akan bertambah data debiturnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Ratih Hapsari meminta dukungan Pemprov Sulut terkait peningkatan realisasi dana desa, DAK fisik, KUR serta UMI di Sulut.
Adapun pertemuan ini turut dihadiri para pejabat Pemprov Sulut dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut. (*/JM)
