Gorontalo-Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Klinik Ibnu Sina Kabupaten Gorontalo dalam rangka meninjau langsung kondisi pelayanan kesehatan serta mengevaluasi berbagai persoalan yang dihadapi fasilitas layanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al Idrus, dan turut dihadiri oleh anggota Komisi IV lainnya yakni Ghalib Lahidjun, Gustam Ismail, serta dr. Darsianti Tuna. Rombongan disambut oleh pihak manajemen Klinik Ibnu Sina beserta tenaga medis dan staf klinik. Sabtu, (7/2/2026)
Dalam pertemuan tersebut, pihak Klinik Ibnu Sina menyampaikan sejumlah permasalahan krusial yang saat ini dihadapi, salah satunya terkait data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Disampaikan bahwa hingga tahun ini terjadi penurunan signifikan data kepesertaan BPJS, sementara di sisi lain pihak klinik tetap dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai standar dan target yang ditetapkan.
Penurunan data kepesertaan tersebut dinilai sangat berdampak terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan, mengingat pencapaian kinerja klinik selama ini justru menunjukkan tren pelayanan yang baik, namun tidak diimbangi dengan keakuratan dan kestabilan data peserta.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN, yang dinilai menjadi salah satu faktor utama berkurangnya jumlah masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat.
Perubahan data ini menyebabkan banyak masyarakat yang dulunya terdaftar, kini tidak lagi tercantum dalam sistem, sehingga berpengaruh langsung terhadap akses layanan kesehatan.
Pihak klinik juga mengungkapkan bahwa mekanisme pelaporan ke JKN perlu lebih dimaksimalkan, baik dari sisi teknis maupun koordinasi, agar data pelayanan yang sudah diberikan dapat tercatat dengan baik dan tidak merugikan fasilitas kesehatan.
Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah ketidaksinkronan data DTSEN di tingkat desa, yang hampir setiap tahun masih dalam tahap penyusunan dan pembaruan.
“Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian data penerima layanan dan berdampak pada perencanaan anggaran serta operasional klinik.”ungkap Gustam Ismail
Gustam menambahkan mengingat hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran untuk BPJS Kesehatan dan JKN, agar fasilitas layanan kesehatan tidak terus terbebani oleh persoalan administratif yang berujung pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, dr. Darsianti Tuna menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah dapat memberikan fleksibilitas anggaran, khususnya bagi fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan kepada pasien dapat berjalan maksimal tanpa terkendala persoalan pembiayaan dan administrasi.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al Idrus, menegaskan bahwa hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Komisi IV kepada pemerintah provinsi maupun instansi terkait. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data kepesertaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta keberpihakan anggaran agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak dirugikan.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kesehatan dan memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik-klinik swasta yang bermitra dengan BPJS, mendapatkan dukungan kebijakan yang adil dan berkelanjutan demi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Gorontalo. *
