Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara menggelar deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022, bertempat di halaman Kantor Kemenkumham, Selasa (18/1/2022).
Deklarasi janji kinerja sendiri dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Jonny Pesta Simamora, S.IP, M.Si. dan diikuti oleh jajaran yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual.
Dalam sambutannya Simamora menyampaikan, deklarasi janji kinerja merupakan agenda yang dilaksanakan pada setiap awal tahun, guna menguatkan komitmen penerapan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif) dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas.
“Pencanangan Zona Integritas merupakan salah satu upaya untuk menjaga seluruh lini Kementerian Hukum dan HAM dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab menciptakan Zona Integritas di lingkungan kerja masing-masing,” tandas Simamora.
Simamora mengajak seluruh pimpinan dan pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, bersiap bersama-sama untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi, karena itu diharapkan setiap pegawai untuk berkomitmen bersama untuk mensukseskannya.
“Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).” Jelas Simamora.
Diakhir acara tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Jonny Pesta Simamora, S.IP, M.Si. menyerahkan piagam penghargaan dan penyematan pin WBK dari KemenPAN-RB bagi 2 satuan kerja Kemenkumham Sulut yang meraih predikat WBK periode tahun 2021, yakni Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu.
Diserahkan pula piagam dan piala kepada paduan suara Oikumene Kanwil atas pencapaiannya meraih juara I kompetisi lomba paduan suara Oikumene tingkat Kementerian tahun 2021.
Turut hadir mengikuti kegiatan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Sulut, Meilany Fransisca Limpar, S.H, M.H, serta perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut. (J.Mo)
