Morut-Ketua Dewan Adat Wita Mori periode 2023-2028, Julius Pode, menyampaikan kegundahannya terhadap permasalahan yang tengah menimpa perusahaan PT Agro Nusa Abadi (ANA), salah satu perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Morowali Utara (Morut).
Ia menyampaikan, maraknya klaimer yang mengaku pemilik lahan dan memanen buah kelapa sawit yang ditanam PT ANA menyebabkan gangguan di masyarakat.
“Orang kalau bekerja atau hidup tidak nyaman berarti otomatis terganggu kan, Pak,” ujar Julius Pode saat ditanya apa yang dirasakan masyarakat saat ini.
Dirinya bersama masyarakat, khususnya di Desa Bunta, sudah merasa sangat geram atas apa yang dilakukan para klaimer. Sebab, bukan hanya lahan yang dikelola PT ANA, lahan plasma milik masyarakat Desa juga sudah ikut dijarah secara masif.
Padahal, dari lahan plasma seluas 276, 8 ha itulah masyarakat Desa Bunta merasakan hasil dari kebun sawit kerja sama dengan pihak Perusahaan. Perusahaan dianggap memberi manfaat besar bagi masyarakat.
Julius Pode, mengakui sekaligus merasakan sendiri dampak hadirnya PT ANA. Baginya masuknya PT ANA sudah mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi, bantuan kesehatan, dan lain-lain.
Ia bahkan mengaku sebagai salah satu tokoh dari masyarakat yang mendorong hadirnya perkebunan kelapa sawit itu di bumi tepo asa aroa (sebelumnya Kabupaten Morowali) di tahun 2006, saat masih menjabat sebagai Kabankesbang Morowali.
“Waktu pembukaan sebelumnya, potong sapi kita bersama lembaga adat dan masyarakat,” tuturnya mengenang.
Julius Pode, juga sebelumnya berusaha sekuat tenaga meyakinkan orang-orang trans untuk bertahan. Dorongan untuk ‘ pulang ke kampung halaman’ dan meninggalkan Morowali sebagai daerah transmigrasi memang sangat kuat mengingat waktu itu masyarakat belum memiliki penghasilan. Salah satu optimisme Julius, para trans dan masyarakat akan berhasil karena ada perusahaan yang akan beroperasi, yakni PT ANA.
Waktu yang berlalu membuktikan keyakinan Julius Pode. Perubahan mulai terjadi saat PT ANA masuk. Ia mengaku, masih ingat dengan persis langkah win-win solution antara PT ANA dan masyarakat, sehingga dibukalah kesempatan, termasuk perencanaan pembebasan tanah.
“Pembebasan tanah itu sudah mendapatkan kompensasi. Saya ingat persis 2006-2007 sudah terjadi ganti rugi dan telah diadakan evaluasi,” kenang Julius Pode.
Julius Pode, menerangkan, masyarakat sudah menerima kompensasi, khususnya di Bunta, sehingga didapatkan juga hak plasma seluas 276, 8 Ha dari sekitar 1.300 Ha lahan yang dikelola Perusahaan di wilayah Bunta.
“Inilah yang kita sampaikan, dengan masuknya PT ANA telah mengubah tingkat kesejahteraan di masyarakat,” tandasnya.
Lapangan kerja menjadi terbuka. Banyak warga Bunta yang menggantungkan hidupnya dengan PT ANA, karena hanya perkebunan ini yang tidak mensyaratkan ijazah untuk memperoleh perkerjaan saat itu.
Namun, inilah yang disayangkan Julius Pode. Kondisi yang berbeda terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Belakangan ini masyarakat diresahkan oleh kemunculan klaimer yang mengaku sebagai pemilik lahan dan memanen buah-buah dari pohon kelapa sawit yang ditanam Perusahaan.
Kemunculan klaimer ini memang bukan hal baru. Beberapa tahun setelah PT ANA berhasil menanam dan buah sawit mulai bisa dipanen, sudah mulai banyak orang yang mengklaim dan mengaku sebagai pemilik lahan yang dikelola Perusahaan.
Tapi saat ini mereka sudah secara masif mencuri, bahkan menjarah. Rekomendasi Gubernur terhadap pelepasan sebagian lahan perusahaan mereka jadikan dasar untuk memanen. Padahal jelas, instruksi yang tertulis pada poin-poin rekomendasi agar masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di lahan tersebut, hingga nanti hasil verifikasi dan validasi ulang selesai dilaksanakan.
Pihaknya berharap, agar semua perselisihan dikembalikan kepada aturan hukum, karena Indonesia merupakan Negara hukum.
“PT ANA kan sudah berjasa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya sebagai orang tua sudah merasakan, anak-anak terbantu sekolahnya, diberikan beasiswa, diberikan bis sekolah, diberikan lapangan pekerjaan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah bisa bertindak tegas, dan mendorong penyelesaian masalah yang ada sesegera mungkin demi menciptakan kesejahteraan yang nyata untuk masyarakat di bumi Morut.(*)
